Mahkamah Konstitusi membuka sidang pendahuluan terkait uji pasal praperadilan yang diajukan ahli forensik digital Rismon Sianipar bersama enam pemohon lain. Perkara bernomor 317/PUU-XXIV/2026 menguji Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Agenda itu digelar Rabu, 2 September 2026, dan menjadi perhatian publik yang mengikuti pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, perkembangan ini relevan karena praktik praperadilan kerap muncul dalam penanganan perkara di tingkat penyidikan maupun penuntutan. Perubahan rumusan di KUHAP baru berpotensi memengaruhi cara lembaga penegak hukum dan kuasa hukum menyusun strategi di daerah, termasuk ketika bukti digital menjadi andalan.
Jadwal sidang dan identitas perkara di Mahkamah Konstitusi
Sidang pendahuluan merupakan tahap awal formal sebelum majelis menilai apakah permohonan memenuhi syarat formil dan materiil. Dalam perkara ini, fokus utama tertuju pada Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025. Nomor register 317/PUU-XXIV/2026 memudahkan publik menelusuri dokumen dan jadwal lanjutan melalui kanal resmi MK.
Kehadiran pemohon di ruang sidang menegaskan bahwa isu batasan praperadilan tidak lagi hanya dibahas di lingkup praktisi, melainkan dibawa ke ranah konstitusional. Warta Sumut mencatat bahwa jadwal Rabu tersebut memberi sinyal keseriusan para pemohon dalam mendorong peninjauan ulang norma yang dinilai berdampak langsung pada hak tersangka dan wewenang penyidik.
Profil pemohon dan latar keahlian digital forensik
Rismon Sianipar dikenal sebagai praktisi yang bergerak di bidang digital forensik. Bersama enam pemohon lainnya, ia menempatkan pengalaman teknis sebagai salah satu pijakan argumen. Keahlian tersebut penting karena banyak sengketa pidana modern bertumpu pada data elektronik, log sistem, serta keabsahan prosedur penggeledahan dan penyitaan perangkat.
Kolaborasi tujuh pemohon menunjukkan gugatan tidak berdiri pada kepentingan tunggal. Mereka menempatkan Pasal 158 sebagai titik krusial yang mengatur ruang gerak praperadilan, termasuk kemungkinan pengajuan berulang yang selama ini sering diperdebatkan di pengadilan negeri. Sudut pandang forensik digital memperkaya dalil soal kepastian hukum saat bukti nonkonvensional diuji di muka hakim.
Pasal 158 KUHAP dan perdebatan batas praperadilan
KUHAP hasil pembaruan 2025 memuat sejumlah penyesuaian prosedur. Pasal 158 menjadi sorotan karena bersinggungan dengan mekanisme praperadilan, lembaga yang historis berfungsi menguji sah tidaknya upaya paksa. Ketika norma dinilai membatasi atau membuka celah pengajuan berulang, para pihak yang berkepentingan memilih jalur judicial review di MK.
Di tingkat daerah, termasuk Medan, kepastian soal kapan praperadilan boleh diajukan ulang memengaruhi beban kerja pengadilan dan strategi pembelaan. Jika rumusan pasal multiinterpretasi, risiko putusan yang tidak seragam antarwilayah ikut meningkat. Itulah sebabnya pengujian konstitusional diharapkan memberi tafsir yang lebih jelas bagi aparat maupun warga.
- Objek uji: Pasal 158 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
- Nomor perkara: 317/PUU-XXIV/2026
- Jenis agenda: sidang pendahuluan
- Pemohon utama yang disebut: Rismon Sianipar plus enam pihak lain
Implikasi bagi penegakan hukum di daerah
Bagi penegak hukum dan advokat di Sumatera Utara, putusan kelak atas perkara ini dapat menjadi rujukan ketika menghadapi sengketa keabsahan penangkapan, penahanan, atau penyitaan barang bukti digital. Keterlibatan ahli forensik sebagai pemohon juga mengingatkan bahwa standar teknis pembuktian kian menempel pada prosedur formil KUHAP.
Publik disarankan memantau agenda lanjutan setelah sidang pendahuluan, termasuk kemungkinan perbaikan permohonan atau penjadwalan sidang pleno. Transparansi nomor perkara memudahkan jurnalis dan akademisi lokal menautkan analisis mereka pada dokumen resmi, tanpa bergantung pada spekulasi.
Secara keseluruhan, langkah Rismon Sianipar dan kawan-kawan menandai fase baru pengawasan warga terhadap desain KUHAP 2025. Sidang 2 September 2026 di MK menjadi titik masuk diskusi panjang soal keseimbangan antara kepastian prosedur dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana nasional.
Sumber: Okezone.
Leave a Reply