My WordPress Site

Tag: PBNU

Kepemimpinan Baru PBNU 2026–2031: Menjaga Jarak Proporsional dari Politik Praktis
Kepemimpinan baru PBNU hasil Muktamar ke-35 di Jombang menjadi perhatian warga nahdliyin di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara dan Medan, karena arah organisasi terbesar ini akan memengaruhi cara beragama dan bermasyarakat di tingkat lokal. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum, sementara KH Miftachul Akhyar dipercaya sebagai Rais Aam untuk masa khidmah 2026–2031. Proses di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, memperlihatkan perpaduan suara muktamirin dan otoritas keulamaan.

Bagi pembaca di Medan, kabar ini relevan karena struktur NU di daerah sering mencontoh sinyal pusat soal hubungan dengan pemerintah, netralitas, dan pelayanan umat. Yang menarik bukan hanya nama terpilih, melainkan cara keputusan diambil serta pesan bahwa NU tetap organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan kendaraan politik praktis.

Jalur Pemilihan dari Suara Muktamirin ke AHWA

Pada tahap penjaringan, Gus Kikin unggul dengan 472 suara. Di belakangnya berurutan KH Zulfa Mustofa (262), KH Abdussalam Sochib (261), KH Yahya Cholil Staquf (258), dan KH Abdul Ghaffar Rozin (155). Lima nama itu lalu dibawa ke Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) yang beranggotakan sembilan kiai.

AHWA memutuskan secara mufakat menunjuk Gus Kikin. Mekanisme ini menegaskan watak khas NU: demokrasi organisasi tidak berhenti pada angka terbanyak, melainkan dilengkapi pertimbangan keilmuan, moral, dan kebijaksanaan para kiai. Representasi peserta muktamar berjalan beriringan dengan otoritas keulamaan.

Pesan Netralitas usai Muktamar Jombang

Setelah terpilih, Gus Kikin menekankan NU bukan organisasi untuk berpolitik dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan politik tertentu. Dukungan kepada pemerintah tetap dimungkinkan sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan umat, namun ruang politik dan ruang NU harus dibedakan secara tegas.

Sejarah organisasi mencatat fase keterlibatan dalam politik praktis maupun jarak yang ditegaskan melalui Khittah 1926. Karena itu, konsolidasi kepengurusan hanyalah langkah awal. Ujian yang lebih berat adalah menempatkan politik secara proporsional agar independensi moral tidak terkikis.

Agama, Umat, dan Godaan Kekuasaan

Arah NU ke depan tidak cukup dibaca dari siapa yang menduduki kursi ketua umum. Yang menentukan adalah cara kepemimpinan baru menempatkan organisasi di antara tiga kutub: agama sebagai fondasi, umat sebagai tujuan khidmah, dan kekuasaan sebagai realitas yang harus disikapi hati-hati.

Pola tantangan serupa juga dihadapi ormas lain, seperti Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad: membangun hubungan konstruktif dengan pemerintah tanpa kehilangan fungsi kritis sebagai bagian dari masyarakat sipil. Ketika jarak itu kabur, kredibilitas moral mudah dipertanyakan publik.
- Menegaskan kembali NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
- Menjaga politik tetap di jalur proporsional, bukan dominan
- Memperkuat pelayanan umat di daerah, termasuk basis warga di Sumut
- Merawat otoritas keulamaan bersama partisipasi organisasi
Artinya bagi Warga Nahdliyin di Medan dan Sumut

Sinyal pusat biasanya merembes ke pengurus cabang dan ranting. Di kota-kota seperti Medan, sikap netral dan fokus pada pendidikan, dakwah, serta kesejahteraan jamaah menjadi ukuran praktis apakah kepemimpinan baru berjalan sesuai komitmen. Warga menilai dari program nyata, bukan sekadar pernyataan di panggung muktamar.

Dengan kata lain, mandat 2026–2031 akan diuji pada kemampuan menjaga NU tetap dekat dengan umat tanpa larut dalam tarikan kekuasaan. Independensi moral itulah yang diharapkan terjaga dari Jombang hingga ke basis-basis nahdliyin di Sumatera Utara.

Muktamar telah menetapkan nama. Kerja berikutnya adalah membuktikan bahwa agama dan pelayanan umat tetap di depan, sementara kekuasaan disikapi dengan jarak yang sehat dan proporsional.

Sumber: Sindo News.

Tag: PBNU, Muktamar NU Jombang, Gus Kikin, Rais Aam NU, nahdliyin Sumut, Khittah NU, ormas Islam, kepemimpinan NU
September 4, 2026
Sekjen Golkar Yakin Gus Kikin Mampu Satukan Kelompok di PBNU
Pergantian kepemimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menarik perhatian publik nasional, termasuk warga Medan dan Sumatera Utara. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang dipercaya sebagai Ketua Umum PBNU bersama KH Miftachul Akhyar mendapat ucapan selamat dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menilai kedua tokoh itu memiliki watak akomodatif sehingga berpeluang merangkul seluruh kelompok dan menampung aspirasi nahdliyin.

Apresiasi Resmi dari Muhammad Sarmuji

Sarmuji menyampaikan selamat secara terbuka atas terpilihnya Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar sebagai pimpinan baru PBNU. Dalam pernyataannya, politisi Golkar itu menekankan pentingnya figur yang mampu menjaga kebersamaan di internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Ia tidak hanya sekadar memberi ucapan formal. Sarmuji juga mengungkapkan keyakinan bahwa pasangan pemimpin tersebut dapat menjadi jembatan bagi berbagai aspirasi yang tumbuh di kalangan warga NU dari pusat hingga daerah.

Sikap tersebut mencerminkan perhatian partai politik terhadap stabilitas organisasi massa keagamaan yang memiliki pengaruh luas di masyarakat.

Watak Akomodatif yang Diharapkan

Inti pesan Sarmuji berpusat pada kemampuan merangkul. Ia meyakini Gus Kikin bersama KH Miftachul Akhyar tidak akan menutup ruang bagi perbedaan pandangan di tubuh nahdliyin. Sebaliknya, keduanya diharapkan membuka kanal komunikasi agar setiap kelompok merasa dilibatkan.

Dalam konteks organisasi sebesar PBNU, sikap akomodatif menjadi modal penting. Perbedaan corak pesantren, wilayah, dan pendekatan keagamaan sering muncul. Pemimpin yang mampu menampung semuanya dinilai lebih siap menjaga keutuhan barisan.

Keyakinan Sarmuji ini sekaligus menjadi pengingat bahwa legitimasi kepemimpinan NU tidak hanya bertumpu pada proses internal, tetapi juga pada penerimaan lintas kelompok setelah amanah diemban.

Dampak bagi Warga NU di Medan dan Sumut

Bagi pembaca di Medan, kabar dari PBNU bukan perkara jauh di pusat saja. Nahdlatul Ulama memiliki jaringan pesantren, majelis taklim, dan pengurus cabang yang aktif di berbagai kota dan kabupaten Sumatera Utara. Arah kepemimpinan nasional biasanya berimbas pada pola kerja sama antar pengurus daerah.

Ketika pimpinan pusat dinilai inklusif, ruang dialog di tingkat wilayah dan cabang cenderung lebih lega. Sebaliknya, ketegangan di pusat berisiko menular ke daerah. Karena itu, harapan agar Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar mampu menyatukan aspirasi menjadi relevan bagi umat di tanah Melayu Deli hingga kawasan pesisir dan dataran tinggi Sumut.

Masyarakat setempat dapat menjadikan momen ini sebagai penguat silaturahmi antar pengurus NU lokal, tanpa harus menunggu instruksi rinci dari Jakarta.

Makna Simbolis Dukungan Lintas Elemen

Ucapan selamat dari Sekjen Golkar memperlihatkan bahwa kepemimpinan baru PBNU disambut oleh kalangan di luar struktur NU sendiri. Dukungan semacam itu, meski bersifat politis-kelembagaan, menambah pelembagaan harapan publik agar organisasi tetap menjadi rumah bersama.

Sarmuji secara khusus menyinggung soal akomodasi aspirasi. Frasa itu mengisyaratkan agar kebijakan dan gaya komunikasi pimpinan baru tidak meninggalkan satu pun kelompok nahdliyin. Prinsip tersebut sejalan dengan tradisi NU yang selama ini dikenal luwes dan menjunjung ukhuwah.
- Menjaga komunikasi dengan seluruh elemen internal
- Menampung masukan dari daerah, termasuk Sumut
- Memperkuat citra PBNU sebagai organisasi yang terbuka
Dengan modal tersebut, perjalanan awal kepemimpinan Gus Kikin diharapkan berjalan tanpa friksi yang merugikan umat.

Secara keseluruhan, pernyataan Muhammad Sarmuji menegaskan dua hal sekaligus: penghormatan atas proses internal PBNU dan harapan agar Gus Kikin bersama KH Miftachul Akhyar benar-benar hadir sebagai pemimpin yang merangkul. Bagi warga Medan dan Sumatera Utara, isu ini layak diikuti karena menyangkut arah organisasi yang menaungi banyak pesantren dan komunitas keagamaan di daerah. Keutuhan nahdliyin di pusat akan membantu pengurus lokal bekerja lebih tenang dan fokus pada pelayanan umat.

Sumber: Okezone.

Tag: Gus Kikin, PBNU, Muhammad Sarmuji, Partai Golkar, KH Miftachul Akhyar, nahdliyin, Sumatera Utara, Medan
August 31, 2026
Gus Ipang Ungkap Kesiapan KH Imam Jazuli di Bursa Ketum PBNU
Pertarungan figur untuk kursi Ketum PBNU kembali menjadi perbincangan di kalangan nahdliyin, termasuk warga NU di Medan dan Sumatera Utara yang selalu mencermati arah kepemimpinan organisasi. Irfan Asy’ary Sudirman Wahid atau Gus Ipang Wahid, tokoh penggerak NU sekaligus cicit pendiri organisasi, menyampaikan bahwa Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, menyatakan kesiapan untuk dicalonkan.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipang usai berdialog dengan KH Imam Jazuli di Jombang, Ahad (30/8/2026). Menurutnya, kesiapan tersebut muncul dalam percakapan santai saat sarapan pagi, bukan melalui forum resmi pencalonan.

Bukan Ambisi Pribadi, Melainkan Dukungan Struktural

Gus Ipang menekankan bahwa kesiapan KH Imam Jazuli tidak dibaca sebagai hasrat personal belaka. Pencalonan baru dianggap sahih apabila mendapat sandaran dari muktamirin, terutama Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, serta Ahlul Halli wal Aqdi.

Ia menambahkan, langkah itu lebih tepat dipandang sebagai panggilan sejarah agar NU mampu melompat lebih jauh pada abad kedua. Tanpa dukungan basis cabang dan wilayah, wacana pencalonan dinilai tidak akan berjalan.

Empat Alasan Dorongan Gus Ipang

Dalam penilaian Gus Ipang, KH Imam Jazuli layak dipertimbangkan sebagai figur alternatif. Setidaknya ada empat titik yang ia soroti sebagai landasan dorongan tersebut.
- Kemampuan konsolidasi dan rekonsiliasi internal, termasuk komunikasi lintas kelompok tanpa beban konflik masa lalu.
- Agenda kemandirian ekonomi organisasi agar NU tidak terlalu bergantung pada patronase kekuasaan.
- Rekam jejak pengembangan pesantren yang adaptif terhadap digital dan global tanpa meninggalkan watak kepesantrenan.
- Kapasitas diplomasi dan pemahaman geopolitik untuk memperkuat kiprah NU di tingkat internasional.
Keempat poin itu, menurut Gus Ipang, relevan dengan tantangan organisasi yang kian kompleks, dari tata kelola internal hingga peran publik di ruang global.

Pesantren, Ekonomi, dan Wajah NU ke Depan

Pengalaman KH Imam Jazuli menggerakkan pesantren dinilai penting karena basis NU tetap berakar pada lembaga pendidikan tradisional yang harus menjawab perubahan zaman. Di sisi lain, isu kemandirian ekonomi menjadi perhatian karena daya tawar organisasi sering ditentukan oleh ketahanannya mengelola sumber daya sendiri.

Bagi komunitas NU di daerah, termasuk Medan, sinyal figur alternatif biasanya dibaca sebagai peluang menyegarkan diskusi kaderisasi dan arah program, meski keputusan akhir tetap berada di mekanisme muktamar dan struktur formal.

Konteks Mekanisme Pemilihan Tanfidziyah

Kesiapan yang diungkap Gus Ipang muncul beriringan dengan perbincangan soal tata cara pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Wacana nama dan syarat dukungan struktural biasanya menghangat menjelang proses formal, sehingga pernyataan tokoh sekelas Gus Ipang cepat menjadi rujukan percakapan publik.

Sejauh ini, yang ditegaskan adalah kesiapan untuk dicalonkan apabila pintu dukungan PC, PW, dan AHWA terbuka. Bukan deklarasi sepihak, melainkan penegasan bahwa legitimasi tetap digantungkan pada konsensus internal NU.

Dengan demikian, bursa Ketum PBNU kembali mendapat satu nama yang dibicarakan secara terbuka. Nahdliyin di berbagai wilayah, termasuk Sumut, diperkirakan akan menimbang rekam jejak, kemampuan merawat soliditas, serta visi kemandirian yang diusung setiap figur sebelum proses resmi bergulir.

Sumber: Republika.

Tag: Ketum PBNU, Gus Ipang, KH Imam Jazuli, Nahdlatul Ulama, PBNU, pesantren, Jombang, nahdliyin
August 30, 2026
Muktamar NU di Jombang Diingatkan Jangan Sekadar Ajang Ganti Pengurus
Persiapan Muktamar NU 2026 di Jombang, Jawa Timur, menarik perhatian warga nahdliyin hingga ke Sumatera Utara. Forum musyawarah tertinggi organisasi itu dinilai tak cukup jika hanya dipahami sebagai ajang pergantian pengurus, termasuk pemilihan Ketua Umum PBNU.

Peringatan itu disampaikan H. Ainun Ni’am, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz di Tabanan, Bali. Ia menekankan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama harus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang kian rumit, bukan berhenti pada seremoni pemilihan struktural.

Warga NU mulai memenuhi arena di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menjelang pembukaan yang dijadwalkan sekitar akhir Agustus 2026. Suasana itu menandai dimulainya proses musyawarah yang dinantikan jutaan nahdliyin di berbagai daerah, termasuk Medan dan wilayah Sumut lainnya.

Muktamar sebagai produk arah, bukan tujuan kursi

Menurut Ainun, Ketua Umum PBNU yang nantinya terpilih seharusnya lahir sebagai hasil dari proses Muktamar. Jabatan itu, tegasnya, bukan boleh dijadikan tujuan utama forum. Jika Muktamar hanya dilihat sebagai pemilihan kepengurusan baru, ruang musyawarah justru menyempit.

Ia menilai penekanan harus digeser ke kebutuhan organisasi dan kepentingan publik secara lebih luas. Dengan begitu, figur pemimpin yang muncul benar-benar merepresentasikan arah kolektif, bukan sebaliknya memaksakan agenda personal ke dalam forum tertinggi.

Tantangan zaman berbeda dari masa lahir NU

NU berdiri pada 1926 dengan konteks sosial-keagamaan yang khas masa itu. Ainun mengingatkan bahwa tantangan hari ini sudah jauh berubah. Persoalan umat menyentuh pendidikan, ekonomi kerakyatan, kohesi sosial, hingga adaptasi teknologi dan disinformasi.

Karena itu, dinamika perubahan masyarakat perlu menjadi pertimbangan serius saat menentukan siapa yang pantas memimpin. Bagi pembaca di Medan, isu ini relevan karena basis NU di Sumatera Utara aktif di pesantren, majelis taklim, dan gerakan sosial yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan warga kota maupun desa.

Apa yang diharapkan dari forum Jombang

Sebagai forum tertinggi, Muktamar diharapkan merumuskan garis besar langkah organisasi untuk periode berikutnya. Hal itu mencakup penguatan kelembagaan, pelayanan umat, dan kontribusi NU dalam menjaga keutuhan bangsa tanpa kehilangan identitas Ahlussunnah wal Jamaah.
- Merumuskan arah organisasi yang selaras kebutuhan publik
- Menempatkan pemilihan ketua sebagai hasil proses, bukan tujuan tunggal
- Mempertimbangkan kompleksitas tantangan sosial kekinian
- Menjaga Muktamar tetap berbobot musyawarah, bukan sekadar seremonial
Pandangan semacam ini penting agar energi jutaan peserta dan simpatisan tidak habis hanya pada spekulasi nama, melainkan pada substansi keputusan yang berdampak luas.

Getaran di daerah dan sikap nahdliyin Sumut

Meski pusat acara berada di Jombang, getaran Muktamar selalu terasa di cabang dan ranting. Di Medan serta kabupaten sekitarnya, warga NU lazim mengikuti perkembangan melalui pengurus cabang, alumni pesantren, dan jaringan keluarga besar nahdliyin.

Sikap yang diartikulasikan Ainun dapat dibaca sebagai pengingat bersama: soliditas organisasi lebih tahan lama bila dibangun di atas kejelasan arah, bukan sekadar kemenangan kutub tertentu. Proses di sidang-sidang Muktamar nantinya akan menguji sejauh mana komitmen itu dijaga.

Dengan memegang prinsip musyawarah, NU berpeluang memperkuat peran kebangsaannya. Bagi publik Sumut, hasil forum di Tambakberas kelak akan dibaca dari dampaknya pada pembinaan umat, pendidikan, dan kerja sosial di tingkat lokal.

Pada akhirnya, Muktamar NU 2026 akan dinilai berhasil jika mampu melahirkan keputusan dan kepemimpinan yang menjawab zaman, sambil tetap berpijak pada tradisi keilmuan dan kebersamaan yang menjadi watak organisasi ini sejak awal.

Sumber: Sindo News.

Tag: Muktamar NU, PBNU, Jombang, nahdliyin, pesantren, organisasi Islam, Sumatera Utara, Kepemimpinan NU
August 29, 2026
Ulama Jakarta Doakan KH Ma’ruf Amin Pimpin Tanfidziyah PBNU di Muktamar Jombang
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, nama KH Ma’ruf Amin kembali mengemuka di kalangan nahdliyin. Di Jakarta, doa khusus dipanjatkan agar Wakil Presiden ke-13 RI itu mendapat amanah sebagai Rais Aam Tanfidziyah atau Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Perkembangan ini turut disimak warga NU di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara dan Medan, yang memiliki basis nahdliyin cukup kuat.

Doa tersebut disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Zawiyah Ar Raudhah, Jakarta, pada Selasa, 25 Agustus 2026. Khadim Zawiyah Ar Raudhah, KH Muhammad Danial Nafis, memimpin doa di hadapan ribuan jemaah. Hadir pula Syekh Muhammad Fadhil Al Jailani Al Hasani, KH Ma’ruf Amin, serta KH Marwazie Al Batawi.

Doa amanah kepemimpinan di usia lanjut

KH Muhammad Danial Nafis menilai KH Ma’ruf Amin sebagai alim ulama yang sudah dikenal luas tanpa perlu pujian berlebihan. Ia menekankan bahwa generasi muda ulama berkumpul untuk memohon agar Allah SWT memberikan kekuatan dan amanah. Menurutnya, beban kebangsaan yang sudah dipikul di usia lanjut tetap sejalan dengan harapan agar amanah nahdliyah tetap menyertai figur tersebut.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah peringatan Maulid, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menegaskan harapan agar perjalanan kepemimpinan keagamaan berjalan selamat dan bermanfaat bagi umat. Nada doa tersebut mencerminkan penghormatan terhadap rekam jejak keulamaan sekaligus pengalaman kenegaraan yang dimiliki KH Ma’ruf Amin.

Keprihatinan terhadap isu amplop jelang muktamar

Selain doa, KH Muhammad Danial Nafis menyoroti isu amplop yang beredar luas menjelang Muktamar ke-35 NU. Ia mengaku prihatin karena wacana itu mendorong sejumlah kiai dan ulama sepuh menyampaikan imbauan kepada muktamirin. Inti imbauan tersebut agar pemilihan tidak ditentukan oleh bayaran atau imbalan materi.

Ia mengingatkan bahwa NU merupakan wadah berkumpulnya ulama. Praktik riswah atau suap untuk memperebutkan jabatan ketua umum hingga posisi di AHWA dinilai sangat bertentangan dengan nilai organisasi. Doa agar warga nahdliyin dijauhkan dari praktik semacam itu ikut disampaikan dalam kesempatan yang sama.
- Imbauan kiai sepuh agar muktamirin menolak pilihan berbasis bayaran
- Penegasan NU sebagai ruang ulama, bukan arena transaksi jabatan
- Harapan proses muktamar berlangsung bersih dan bermartabat
Nama Ma’ruf Amin minim di daftar calon yang beredar

Menurut KH Muhammad Danial Nafis, isu amplop menjadi salah satu alasan ia mempertanyakan minimnya nama KH Ma’ruf Amin dalam deretan calon ketua umum PBNU yang beredar di publik. Ia menyebut figur tersebut sebagai guru yang justru tidak banyak muncul dalam spekulasi daftar nama. Pertanyaan retoris soal apakah hal itu terkait sikap tidak membagi-bagi sesuatu sempat dilontarkan dengan nada prihatin.

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung di Jombang pada 27–31 Agustus 2026. Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi penataan kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Bagi nahdliyin Medan dan Sumut, hasil muktamar biasanya berdampak pada arah konsolidasi pengurus wilayah dan cabang di daerah.

Relevansi bagi nahdliyin Sumatera Utara

Meskipun rangkaian doa dan pernyataan berlangsung di Jakarta, isu kepemimpinan PBNU selalu menjadi perhatian warga NU di luar Jawa. Di Medan dan berbagai kabupaten di Sumut, struktur NU aktif di tingkat cabang dan majelis taklim. Informasi soal figur calon, etika berkompetisi, serta imbauan menolak riswah menjadi bahan diskusi internal yang wajar tanpa mengubah fakta peristiwa di ibu kota.

Harapan yang disampaikan ulama di Zawiyah Ar Raudhah pada dasarnya menggarisbawahi dua hal: penghormatan terhadap kapasitas keulamaan KH Ma’ruf Amin dan desakan agar muktamar bersih dari praktik berbayar. Keduanya relevan bagi seluruh warga NU yang menginginkan proses pemilihan berjalan sesuai adab organisasi.

Dengan Muktamar ke-35 yang semakin dekat, perhatian publik tertuju pada kualitas musyawarah dan integritas para muktamirin. Doa untuk KH Ma’ruf Amin menjadi salah satu catatan publik jelang forum besar di Jombang, sambil menegaskan penolakan terhadap isu amplop yang sempat viral.

Sumber: Sindo News.

Tag: Muktamar NU, KH Ma’ruf Amin, PBNU, Tanfidziyah, Jombang, nahdliyin, isu amplop, Sumatera Utara
August 26, 2026