Persiapan Muktamar NU 2026 di Jombang, Jawa Timur, menarik perhatian warga nahdliyin hingga ke Sumatera Utara. Forum musyawarah tertinggi organisasi itu dinilai tak cukup jika hanya dipahami sebagai ajang pergantian pengurus, termasuk pemilihan Ketua Umum PBNU.
Peringatan itu disampaikan H. Ainun Ni’am, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz di Tabanan, Bali. Ia menekankan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama harus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang kian rumit, bukan berhenti pada seremoni pemilihan struktural.
Warga NU mulai memenuhi arena di lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, menjelang pembukaan yang dijadwalkan sekitar akhir Agustus 2026. Suasana itu menandai dimulainya proses musyawarah yang dinantikan jutaan nahdliyin di berbagai daerah, termasuk Medan dan wilayah Sumut lainnya.
Muktamar sebagai produk arah, bukan tujuan kursi
Menurut Ainun, Ketua Umum PBNU yang nantinya terpilih seharusnya lahir sebagai hasil dari proses Muktamar. Jabatan itu, tegasnya, bukan boleh dijadikan tujuan utama forum. Jika Muktamar hanya dilihat sebagai pemilihan kepengurusan baru, ruang musyawarah justru menyempit.
Ia menilai penekanan harus digeser ke kebutuhan organisasi dan kepentingan publik secara lebih luas. Dengan begitu, figur pemimpin yang muncul benar-benar merepresentasikan arah kolektif, bukan sebaliknya memaksakan agenda personal ke dalam forum tertinggi.
Tantangan zaman berbeda dari masa lahir NU
NU berdiri pada 1926 dengan konteks sosial-keagamaan yang khas masa itu. Ainun mengingatkan bahwa tantangan hari ini sudah jauh berubah. Persoalan umat menyentuh pendidikan, ekonomi kerakyatan, kohesi sosial, hingga adaptasi teknologi dan disinformasi.
Karena itu, dinamika perubahan masyarakat perlu menjadi pertimbangan serius saat menentukan siapa yang pantas memimpin. Bagi pembaca di Medan, isu ini relevan karena basis NU di Sumatera Utara aktif di pesantren, majelis taklim, dan gerakan sosial yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan warga kota maupun desa.
Apa yang diharapkan dari forum Jombang
Sebagai forum tertinggi, Muktamar diharapkan merumuskan garis besar langkah organisasi untuk periode berikutnya. Hal itu mencakup penguatan kelembagaan, pelayanan umat, dan kontribusi NU dalam menjaga keutuhan bangsa tanpa kehilangan identitas Ahlussunnah wal Jamaah.
- Merumuskan arah organisasi yang selaras kebutuhan publik
- Menempatkan pemilihan ketua sebagai hasil proses, bukan tujuan tunggal
- Mempertimbangkan kompleksitas tantangan sosial kekinian
- Menjaga Muktamar tetap berbobot musyawarah, bukan sekadar seremonial
Pandangan semacam ini penting agar energi jutaan peserta dan simpatisan tidak habis hanya pada spekulasi nama, melainkan pada substansi keputusan yang berdampak luas.
Getaran di daerah dan sikap nahdliyin Sumut
Meski pusat acara berada di Jombang, getaran Muktamar selalu terasa di cabang dan ranting. Di Medan serta kabupaten sekitarnya, warga NU lazim mengikuti perkembangan melalui pengurus cabang, alumni pesantren, dan jaringan keluarga besar nahdliyin.
Sikap yang diartikulasikan Ainun dapat dibaca sebagai pengingat bersama: soliditas organisasi lebih tahan lama bila dibangun di atas kejelasan arah, bukan sekadar kemenangan kutub tertentu. Proses di sidang-sidang Muktamar nantinya akan menguji sejauh mana komitmen itu dijaga.
Dengan memegang prinsip musyawarah, NU berpeluang memperkuat peran kebangsaannya. Bagi publik Sumut, hasil forum di Tambakberas kelak akan dibaca dari dampaknya pada pembinaan umat, pendidikan, dan kerja sosial di tingkat lokal.
Pada akhirnya, Muktamar NU 2026 akan dinilai berhasil jika mampu melahirkan keputusan dan kepemimpinan yang menjawab zaman, sambil tetap berpijak pada tradisi keilmuan dan kebersamaan yang menjadi watak organisasi ini sejak awal.
Sumber: Sindo News.
