Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di DPR RI kerap menjadi sorotan publik, termasuk di kalangan pembaca Medan dan Sumatera Utara yang menaruh harapan tinggi pada pemberantasan korupsi. Di tengah perhatian itu, keberadaan UU P2SK 2026 justru memunculkan catatan kritis yang belum banyak digali. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan diundangkan pada 17 Juni 2026, lebih dari dua bulan sebelum perdebatan RUU perampasan aset memanas.
Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyoroti bahwa fokus masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana membuat ketentuan sensitif dalam UU P2SK 2026 kurang mendapat pengawasan setara. Padahal, di dalamnya terdapat pasal yang memberi perlindungan istimewa terhadap transaksi surat utang pemerintah, termasuk instrumen khusus yang dipasarkan untuk menarik modal.
Isi Pasal 50A dan Jaminan Negara
Pasal 50A UU P2SK 2026 mengatur wewenang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk menerbitkan surat utang sesuai ketentuan perundang-undangan. Instrumen tersebut terbagi menjadi surat utang biasa dan surat utang khusus, yang mencakup Patriot Bond serta Merah Putih Bond. Penerbitan surat utang khusus diwajibkan mengikuti strategi, kebijakan pengelolaan, dan pengendalian risiko dengan prinsip profesional, akuntabel, serta pertimbangan bisnis yang sahih.
Ayat berikutnya menegaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi sah dalam sistem keuangan nasional. Puncaknya, ayat (5) menyatakan negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen itu dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta dari gugatan perdata. Formulasi ini menempatkan transaksi tersebut pada posisi hukum yang sangat kuat dibanding instrumen keuangan lain.
Tarik-menarik Investasi dan Akuntabilitas
Secara kebijakan, perlindungan itu ditujukan untuk memberi kepastian bagi investor, khususnya modal asing, agar berani menempatkan dana pada surat utang khusus pemerintah. Kepastian hukum sering dianggap prasyarat daya saing pasar keuangan. Namun, jaminan yang mencakup imunitas dari ranah pidana khusus dan perpajakan membuka ruang tafsir bahwa tujuan menarik investasi ditempatkan di atas mekanisme pengawasan hukum yang berlaku umum.
Romli Atmasasmita menilai pendekatan tersebut mencerminkan logika tujuan menghalalkan cara. Dalam praktik dunia usaha, pola semacam itu berpotensi menimbulkan masalah baru: standar kepatuhan bisa terasa timpang, dan kepercayaan publik terhadap kesetaraan di hadapan hukum berisiko menurun. Bagi daerah seperti Sumut yang mendorong investasi sahih sekaligus menuntut tata kelola bersih, sinyal kebijakan nasional ini layak dicermati dengan saksama.
Relasi dengan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Tindak Pidana digadang-gadang sebagai instrumen untuk memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan tetap dalam skema tertentu. Semangat itu berbanding terbalik dengan klausul imunitas transaksi surat utang khusus. Ketika satu rezim hukum memperluas jangkauan perampasan aset hasil kejahatan, rezim lain justru mengunci sejumlah transaksi pemerintah dari tuntutan pidana dan perdata.
Ketidaksinkronan ini menjadi inti kontroversi kebijakan pemberantasan korupsi yang diangkat dalam tulisan tersebut. Publik menuntut pejabat korup kehilangan hasil kejahatannya, sementara pada saat bersamaan kerangka hukum jasa keuangan memberi pagar tebal bagi instrumen surat utang tertentu. Tanpa penjelas teknis yang memadai dari pembentuk undang-undang, tumpang tindih norma mudah dibaca sebagai inkonsistensi arah politik hukum.
Implikasi bagi Pengawasan dan Dunia Usaha
Dunia usaha membutuhkan kepastian, tetapi kepastian yang sehat lahir dari aturan yang transparan dan dapat diuji, bukan dari kekebalan mutlak. Jika pembelian Patriot Bond atau Merah Putih Bond dilindungi dari penuntutan pidana khusus dan gugatan perdata secara blanket, mekanisme audit forensik, pemeriksaan pajak, maupun gugatan perdata terkait dugaan penyimpangan bisa terhambat. Kondisi itu berpotensi menyulitkan penegak hukum ketika aliran dana bermasalah bersinggungan dengan instrumen dimaksud.
- Imunitas mencakup pidana umum, pidana khusus, pidana perpajakan, dan gugatan perdata.
- Instrumen terkait meliputi surat utang khusus, Patriot Bond, dan Merah Putih Bond.
- Tujuan resmi pasal diarahkan pada daya tarik investasi dan stabilitas sistem keuangan.
- Kritik utama menonjolkan risiko tabrakan dengan agenda perampasan aset hasil tindak pidana.
Bagi pembaca di Medan, isu ini relevan karena pemberantasan korupsi dan kepastian berusaha sama-sama memengaruhi iklim investasi daerah. Kebijakan di tingkat pusat yang memberi perlakuan istimewa pada instrumen keuangan tertentu akan berimbas pada persepsi fairness di seluruh rantai bisnis nasional, termasuk pelaku usaha Sumut yang berinteraksi dengan perbankan dan pasar modal.
Ke depan, DPR, pemerintah, dan otoritas jasa keuangan perlu menjelaskan batasan operasional Pasal 50A agar tidak dibaca sebagai zona steril bagi penegakan hukum. Harmonisasi antara UU P2SK 2026 dan arah RUU Perampasan Aset menjadi prasyarat agar agenda menarik investasi tidak mengorbankan integritas sistem antikorupsi. Tanpa klarifikasi itu, kontroversi kebijakan akan terus berulang setiap kali publik membandingkan janji pemberantasan korupsi dengan teks undang-undang yang sudah berlaku.
Sumber: Sindo News.