My WordPress Site

Tag: Prabowo Subianto

Prabowo di New Delhi: Produksi Pangan RI Sudah Bisa Diekspor ke Dunia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi baru eksportir pangan Indonesia di panggung internasional. Pernyataan itu disampaikan saat ia mengikuti sesi KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Minggu, 13 September 2026. Bagi pembaca di Sumatera Utara, pesan ini relevan karena swasembada nasional menopang stabilitas harga dan pasokan di pasar daerah, termasuk Medan.

Dalam forum bertema ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan, Prabowo memaparkan bahwa kapasitas produksi dalam negeri telah meningkat signifikan. Ia merujuk pada data resmi yang menunjukkan pergeseran status Indonesia dari pengimpor besar menjadi pemasok yang siap mendukung kebutuhan global.

Dari importir besar menjadi pemasok dunia

Prabowo mengingatkan bahwa selama bertahun-tahun Indonesia tercatat sebagai importir utama biji-bijian, beras, dan jagung. Kondisi itu, menurutnya, kini berbalik seiring penguatan produksi nasional. Kutipan dari siaran pers Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi eksportir dan berpotensi memperbesar dukungan pangan bagi dunia.

Pergeseran status ini digambarkan sebagai bukti bahwa keterbatasan dapat diubah menjadi kapasitas nyata. Ia menekankan bahwa pembangunan yang konsisten serta penguatan kemampuan dalam negeri menjadi kunci transformasi tersebut, bukan sekadar slogan politik.

Tantangan global diubah jadi peluang bersama

Di hadapan pemimpin negara BRICS, Prabowo menilai ancaman yang saling terkait—mulai dari gangguan rantai pasok hingga tekanan harga—tidak boleh hanya dilihat sebagai hambatan. Melalui kolaborasi, tantangan itu dapat membuka ruang investasi lebih besar, industri lebih kokoh, serta lapangan kerja yang lebih luas.

Ia mengaitkan ketangguhan sebuah bangsa dengan sejauh mana pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan inklusif yang dipadukan inovasi, kata dia, mampu mengubah kelangkaan menjadi kapasitas kolektif yang dahsyat dan menjangkau jutaan warga.

BRICS sebagai rantai pasok yang perlu dioptimalkan

Prabowo menilai negara-negara BRICS memiliki modal saling melengkapi: sumber daya alam, kapasitas produksi, dan kekuatan ekonomi. Potensi itu, menurutnya, sudah membentuk rantai pasokan. Tugas bersama adalah menghubungkan dan mengoptimalkannya agar menghasilkan nilai tambah lebih besar bagi seluruh anggota.

Langkah konkret yang ditawarkan adalah industrialisasi bersama. Sumber daya dan kapasitas yang tersebar di masing-masing negara perlu diolah lewat kerja sama agar tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, melainkan naik kelas di rantai nilai global.
- Penguatan produksi pangan nasional sebagai fondasi ekspor
- Kolaborasi BRICS untuk investasi dan industri
- Pembangunan inklusif agar pertumbuhan merata
- Industrialisasi bersama untuk nilai tambah lebih tinggi
Arti penting bagi stabilitas pangan di Sumut

Meskipun pernyataan disampaikan di India, arah kebijakan ketahanan pangan nasional berdampak langsung ke daerah penghasil dan konsumen besar seperti Sumatera Utara. Stabilnya pasokan beras dan jagung di tingkat pusat membantu menekan gejolak harga di pasar tradisional Medan dan kabupaten sekitarnya, serta memberi ruang bagi petani lokal untuk menyesuaikan pola tanam dengan kebutuhan yang lebih terukur.

Pesan Prabowo soal mengubah tantangan menjadi peluang juga selaras dengan kebutuhan daerah untuk memperkuat hilirisasi hasil pertanian. Kerja sama internasional yang lebih erat dapat membuka akses teknologi, pembiayaan, dan pasar ekspor bagi komoditas unggulan, asalkan produktivitas dalam negeri terus dijaga.

Secara keseluruhan, penegasan di KTT BRICS menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai pembeli pasif, melainkan aktor yang ingin berkontribusi pada ketahanan pangan dunia. Keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan di lapangan, dukungan infrastruktur, dan keterlibatan petani hingga pelaku usaha di daerah.

Sumber: Liputan6.

Tag: Prabowo Subianto, KTT BRICS 2026, ketahanan pangan, eksportir pangan, New Delhi, Sumatera Utara, industrialisasi BRICS
September 13, 2026
Prabowo Usulkan Rute Udara-Laut Langsung RI–Rusia di Vladivostok

Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan penerbangan langsung Rusia–Indonesia sekaligus jalur pelayaran yang kompetitif, sebagai cara memperkokoh konektivitas dan hubungan ekonomi kedua negara. Gagasan itu disampaikan dalam pidato di Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University, Vladivostok, Rusia, Kamis, 3 September 2026. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena setiap kemajuan konektivitas internasional berpotensi membuka ruang perdagangan dan pariwisata yang lebih luas bagi daerah.

Prabowo menekankan bahwa intensitas bisnis yang sudah berjalan tidak cukup hanya bertumpu pada kedekatan personal. Ia menilai hubungan bilateral perlu dinaikkan menjadi kerja sama kelembagaan yang tangguh, lengkap dengan aturan jelas, sistem pembayaran yang andal, logistik yang dapat diprediksi, serta perjanjian yang tetap berlaku meski pejabat berganti.

Mengapa konektivitas udara dan laut digarisbawahi

Dalam forum tersebut, Presiden menawarkan pembentukan jalur pengiriman langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Ia menyoroti pentingnya kepastian jadwal, biaya, asuransi, serta ketersediaan kargo dua arah agar arus barang tidak tersendat oleh ketidakpastian operasional.

Selain jalur laut, ia secara khusus mendorong penerbangan langsung Rusia agar warga kedua negara lebih mudah berkunjung. Menurutnya, pesawat membawa persahabatan antarmasyarakat, sementara kapal mengangkut barang. Konektivitas udara diharapkan memperbesar arus wisatawan Rusia ke Indonesia dan sebaliknya memperkenalkan keindahan Timur Jauh Rusia kepada wisatawan Indonesia.

Perluasan kerja sama di luar perdagangan barang

Prabowo menegaskan ruang kolaborasi tidak berhenti pada jual-beli komoditas. Sektor yang disebut mencakup energi, ketahanan pangan, industrialisasi, antariksa, pendidikan tinggi, dan transportasi. Di bidang pangan dan industri, Indonesia menawarkan kerja sama teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi, pengolahan pangan, produksi pupuk, serta hilirisasi produk mulai pangan, farmasi, furnitur, hingga elektronik.

Kepada pelaku usaha Rusia, ia menyampaikan ajakan terbuka untuk datang, berproduksi bersama, dan menciptakan nilai di Indonesia. Negara ini juga digambarkan sebagai pintu masuk ke pasar ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik, sehingga investasi yang masuk dapat menjangkau rantai pasok regional yang lebih besar.

Peran Danantara dan RDIF untuk proyek konkret

Agar modal tidak hanya berhenti pada penjajakan, Prabowo menempatkan Danantara sebagai jembatan investasi antara Indonesia dan Rusia. Ia mendorong Danantara bersama Russian Direct Investment Fund (RDIF) beralih dari tahap mengidentifikasi peluang menuju pembiayaan proyek yang layak secara bisnis.

Setiap kesepakatan yang diumumkan, tegasnya, wajib memuat target yang terukur: nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan penyelesaian. Pendekatan ini dimaksudkan agar forum menghasilkan komitmen yang bisa ditindaklanjuti, bukan sekadar pernyataan umum tanpa kerangka waktu dan angka.

Implikasi bagi daerah dan pembaca Sumut

Meski forum berlangsung di Vladivostok, arah kebijakan konektivitas nasional biasanya berimbas bertahap ke pelabuhan, bandara, dan rantai logistik daerah. Pelaku usaha serta pengelola destinasi di Medan dan Sumatera Utara dapat mencermati perkembangan rute internasional sebagai sinyal peluang ekspor, impor, maupun kunjungan wisata, tanpa menunggu semua detail teknis selesai di tingkat pusat.

Ke depan, keberhasilan usulan penerbangan dan pelayaran langsung akan bergantung pada sinkronisasi regulasi, kesiapan maskapai dan operator pelayaran, serta kepastian skema pembayaran dan asuransi. Jika kerangka kelembagaan yang diminta Presiden benar-benar terbentuk, arus barang dan orang antara Indonesia dan Rusia berpeluang lebih stabil dan terukur.

Secara keseluruhan, pidato di EEF ke-11 menempatkan konektivitas sebagai fondasi: tanpa rute yang dapat diandalkan, perluasan kerja sama energi, pangan, industri, dan investasi sulit bergerak dari wacana ke realisasi. Publik di tanah air, termasuk di Sumut, pantas mengikuti tindak lanjut teknis setelah usulan itu disampaikan di hadapan mitra Rusia.

Sumber: Liputan6.

Tag: Prabowo Subianto, penerbangan langsung Rusia, Eastern Economic Forum, Vladivostok, kerja sama Indonesia Rusia, Danantara, konektivitas udara, investasi bilateral

September 3, 2026
Di Jombang, Prabowo Tegaskan Negara Sebesar Indonesia Butuh Koalisi Multipartai

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya koalisi multipartai Prabowo dalam menata pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena stabilitas kabinet nasional berdampak langsung pada kelancaran program daerah.

Prabowo menggambarkan skala Indonesia yang setara dengan sekitar 35 negara di benua Eropa. Ia menyebut Uni Eropa dan NATO saja sudah melibatkan lebih dari 27 negara, ditambah negara lain di kawasan itu. Sementara Indonesia tetap satu negara kesatuan dengan jumlah penduduk yang hampir menyentuh 300 juta jiwa—peringkat keempat terbesar di dunia.

Alasan ukuran wilayah dan penduduk

Menurut Presiden, luas wilayah dan padatnya penduduk membuat satu partai mustahil mengurus seluruh roda pemerintahan sendirian. Demokrasi menuntut kerja sama lintas partai agar kebijakan bisa dijalankan merata dari Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah Sumatera Utara.

Ia menekankan bahwa berkoalisi bukan sekadar formalitas politik, melainkan cara praktis memimpin dan memerintah negara yang sebentar lagi berpenduduk 300 juta orang. Tanpa tumpuan bersama, beban administrasi dan politik akan terlalu berat bagi satu kekuatan saja.

Delapan partai dinilai sudah efisien

Prabowo menilai komposisi pemerintahan saat ini, yang melibatkan delapan partai, sudah terbilang luar biasa efisien. Ia membandingkan situasi tersebut dengan sejumlah negara maju yang justru lebih ramai partai atau sering berganti pemimpin eksekutif.

Jepang, meski didominasi dua partai besar, dalam lima hingga enam tahun sempat berkali-kali mengganti perdana menteri. Di Inggris, dalam kurun lima tahun bisa terjadi tujuh hingga delapan pergantian perdana menteri. Pengalaman itu, kata dia, memperlihatkan betapa kestabilan politik tidak otomatis lahir hanya dari sedikitnya jumlah partai.

Stabilitas dan ketenangan pemerintahan

Koalisi dipandang krusial agar program pemerintah berjalan dalam suasana tenang. Prabowo menuturkan bahwa pemerintahan membutuhkan stabilitas agar tidak mudah diguncang gejolak internal yang menghambat kerja birokrasi dan pembangunan.

Dengan fondasi koalisi yang solid, Kepala Negara berharap fokus tetap tertuju pada pengurusan negara yang sangat besar, baik dari sisi geografi maupun demografi. Pesan itu juga menjadi pengingat bagi elite politik di daerah, termasuk di Medan, agar mendukung kesinambungan kebijakan pusat-daerah.

Pesan penutup di forum NU

Pernyataan tersebut disampaikan di forum keagamaan terbesar, Muktamar NU ke-35, yang digelar di Jombang. Momentum itu memperkuat sinyal bahwa dukungan lintas kekuatan politik dan sosial tetap diperlukan untuk menjaga arah pemerintahan.

Secara keseluruhan, Presiden menempatkan koalisi sebagai instrumen demokrasi yang realistis bagi negara sebesar Indonesia. Bukan untuk memperlemah satu partai, melainkan agar beban memimpin ratusan juta warga dapat ditanggung bersama secara terukur dan berkelanjutan.

Sumber: Liputan6.

Tag: Prabowo Subianto, koalisi partai, Muktamar NU Jombang, stabilitas pemerintahan, politik nasional, delapan partai, demokrasi Indonesia

August 31, 2026
PKS Kritik Wacana Percepatan Budi Arie: Pemerintahan Prabowo Harus Berjalan Penuh hingga 2029
Wacana percepatan yang dilontarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menjelang Pemilu 2029 langsung menarik perhatian publik dan elite partai. Pernyataan itu dinilai sejumlah pihak berpotensi mengganggu stabilitas politik yang sedang dibangun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Medan dan Sumatera Utara, isu nasional semacam ini kerap dipantau karena dampaknya bisa terasa pada kepastian kebijakan pembangunan daerah.

Sebagai ketua organisasi relawan yang selama ini dekat dengan lingkar kekuasaan, Budi Arie menyampaikan gagasan terkait percepatan sebelum siklus pemilu lima tahunan berikutnya. Gagasan tersebut tidak serta-merta diterima sebagai usulan teknis, melainkan dibaca sebagai sinyal politik yang memunculkan spekulasi di ruang publik.

Isi pernyataan dan konteks munculnya wacana

Budi Arie Setiadi menyinggung kemungkinan percepatan dalam koridor waktu sebelum 2029. Frasa yang dipakai memicu tafsir beragam, mulai dari pengaturan agenda internal hingga spekulasi soal kalender politik nasional. Hingga saat ini, yang tercatat secara terbuka adalah wacana tersebut dilontarkan di ruang publik dan segera mendapat tanggapan partai oposisi maupun mitra koalisi.

Di tingkat nasional, setiap isyarat yang menyentuh jadwal pemilu atau masa jabatan pemerintahan biasanya disikapi hati-hati. Stabilitas kelembagaan menjadi penopang utama agar program prioritas tidak terganggu perdebatan jadwal yang prematur. Bagi pembaca di Sumatera Utara, kepastian masa pemerintahan sering dikaitkan dengan kelanjutan proyek infrastruktur dan sinkronisasi anggaran pusat-daerah.

Respons tegas PKS terhadap isu tersebut

Partai Keadilan Sejahtera merespons wacana itu dengan menilai pernyataan Budi Arie sebagai bentuk provokasi politik. PKS menekankan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dibiarkan berjalan sesuai konstitusi hingga 2029 tanpa tekanan wacana percepatan yang belum jelas landasan hukumnya.

Sikap partai tersebut menempatkan isu stabilitas sebagai prioritas. Menurut pandangan yang disampaikan PKS, membuka ruang spekulasi soal percepatan justru berisiko memunculkan kegaduhan di tengah upaya konsolidasi kabinet dan implementasi program kerja. Respons ini menjadi penanda bahwa tidak semua elemen politik menerima usulan semacam itu sebagai wacana netral.
- Pernyataan Budi Arie dibaca sebagai sinyal politik, bukan sekadar gagasan teknis.
- PKS menolak spekulasi yang dinilai memicu kegaduhan.
- Pemerintahan diminta menyelesaikan masa tugas hingga 2029.
Mengapa isu ini sensitif di panggung nasional

Kalender politik Indonesia diatur ketat oleh konstitusi dan undang-undang pemilu. Setiap usulan yang terkesan mengubah tempo atau mempercepat tahapan berpotensi menimbulkan polemik panjang di parlemen, partai, dan masyarakat. Karena itu, pernyataan tokoh publik soal “percepatan” sebelum 2029 langsung diuji dari sisi niat, timing, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Bagi pemerintahan yang baru berjalan, fokus utama biasanya tertuju pada penyerapan anggaran, penataan birokrasi, dan penyampaian hasil kerja. Wacana di luar agenda resmi mudah dialihkan menjadi bahan saling serang antarpartai. Kondisi ini yang dikhawatirkan PKS ketika menilai pernyataan Budi Arie berpotensi menghadirkan kegaduhan politik.

Dampak pada stabilitas dan persepsi di daerah

Meskipun peristiwa ini berpusat di panggung nasional, efeknya terasa hingga daerah seperti Medan. Investor, pelaku usaha, dan pemerintah kota maupun provinsi membutuhkan sinyal kepastian bahwa siklus politik berjalan normal. Ketika elite pusat saling bersilang pendapat soal percepatan, ruang publik daerah ikut ramai dengan interpretasi yang tidak selalu akurat.

Oleh sebab itu, komunikasi politik yang berhati-hati menjadi penting. Tokoh seperti Budi Arie yang memiliki basis massa relawan dituntut lebih cermat memilih diksi agar tidak membuka ruang spekulasi berlebihan. Di sisi lain, partai yang merasa perlu mengoreksi wacana juga diharapkan menyampaikan kritik secara substansial tanpa memperkeruh suasana.

Secara keseluruhan, polemik ini mengingatkan semua pihak bahwa masa pemerintahan hingga 2029 masih panjang dan membutuhkan ketenangan. Menjaga agenda kerja tetap fokus lebih produktif daripada membuka perdebatan jadwal yang belum memiliki landasan formal. Publik, termasuk di Sumatera Utara, berhak mendapat kejelasan agar tidak terjebak rumor politik berkepanjangan.

Ke depan, sikap resmi istana, partai koalisi, dan penyelenggara pemilu akan menjadi rujukan apakah wacana tersebut berhenti sebagai opini personal atau berkembang menjadi agenda yang dibahas lebih serius. Sementara itu, seruan PKS agar pemerintahan berjalan utuh hingga 2029 menjadi penyeimbang yang menegaskan pentingnya kepatuhan pada koridor konstitusional.

Sumber: Okezone.

Tag: budi arie setiadi, wacana percepatan, pks, pemilu 2029, prabowo subianto, projo, stabilitas politik, kegaduhan politik
August 27, 2026
Persetujuan Keluarga Prabowo Buka Jalan Gelar Pahlawan untuk Margono
Isu pengusulan gelar pahlawan nasional Margono Djojohadikusumo kembali mendapat kejelasan setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memastikan dukungan keluarga. Kabar yang sempat beredar di ruang publik menyebut pihak keluarga Presiden Prabowo Subianto belum memberi izin. Klarifikasi resmi dari pejabat terkait mematahkan anggapan itu dan menegaskan berkas administrasi sudah lengkap.

Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, perkembangan ini menarik karena menyangkut tokoh sejarah nasional yang diusulkan lewat jalur formal pemerintah daerah. Prosesnya tidak berhenti di wacana, melainkan sudah melewati sejumlah tahap penilaian sebelum masuk ke tingkat kementerian.

Klarifikasi Dinsos Jateng soal izin keluarga

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isriadi Widodo, menyatakan keluarga Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui pencalonan Margono Djojohadikusumo. Ia menegaskan persetujuan itu tersedia secara tertulis, bukan sekadar pernyataan lisan.

Isriadi menyampaikan penegasan tersebut saat diwawancarai di Kota Semarang pada Rabu, 26 Agustus 2026. Ia membantah isu bahwa keluarga belum bersedia mendukung pengusulan kakek Presiden Prabowo itu sebagai pahlawan nasional.

Siapa yang mengusulkan dan kapan proses dimulai

Pengusulan Margono digulirkan oleh organisasi atau kelompok Seruan Eling Banyumas, yang dikenal dengan sebutan Serulingmas. Menurut keterangan Dinsos Jateng, langkah formal mulai berjalan sejak Maret 2025.

Setelah usulan masuk, berkas dinilai Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah atau TP2GD di tingkat Kabupaten Banyumas. Penilaian serupa kemudian dilanjutkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebelum rekomendasi gubernur diterbitkan.

Penyerahan berkas ke Kementerian Sosial

Dengan rekomendasi Gubernur Jawa Tengah, Dinsos Jateng menyerahkan pengusulan Margono ke Kementerian Sosial pada April 2026. Tahap ini menandai peralihan dari proses daerah ke penelaahan di tingkat pusat.

Isriadi menekankan bahwa persetujuan keluarga merupakan salah satu syarat yang diperiksa TP2GD. Tanpa dokumen itu, menurutnya, administrasi pengusulan berisiko tidak diterima. Karena berkas sudah memuat persetujuan tertulis, proses dinilai memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.
- Usulan awal dari Serulingmas sejak Maret 2025
- Penilaian TP2GD Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jateng
- Rekomendasi gubernur dan penyerahan ke Kemensos April 2026
- Persetujuan tertulis keluarga sudah dilampirkan
Makna syarat keluarga dalam usulan gelar

Dalam tata cara pengusulan gelar pahlawan nasional, dukungan ahli waris atau keluarga menjadi bagian penting agar proses berjalan tertib. Keberadaan surat persetujuan memberi kepastian bahwa usulan tidak berjalan sepihak dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya di kementerian.

Hingga klarifikasi di Semarang tersebut, Dinsos Jateng menempatkan posisi administrasinya sudah sesuai alur. Masyarakat yang mengikuti isu ini, termasuk di wilayah Sumut, dapat memantau kelanjutan penelaahan di tingkat nasional tanpa diganggu spekulasi soal penolakan keluarga.

Dengan fakta yang disampaikan pejabat Dinsos Jateng, pengusulan Margono Djojohadikusumo berdiri di atas dokumen resmi yang sudah diverifikasi daerah. Langkah selanjutnya berada pada mekanisme penilaian di Kementerian Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Republika.

Tag: pahlawan nasional, Margono Djojohadikusumo, Dinsos Jateng, Prabowo Subianto, Banyumas, Kemensos, gelar pahlawan
August 26, 2026
Prabowo Canangkan Akhiri Ketergantungan Impor Minyak dan LPG
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tak boleh lagi bergantung pada impor LPG maupun minyak bumi. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 Gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Selasa, 25 Agustus 2026. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena kebutuhan energi rumah tangga dan industri di daerah tetap mengandalkan pasokan nasional yang stabil.

Prabowo menekankan bahwa kemandirian energi bukan sekadar wacana. Ia ingin bangsa ini berdiri di atas kemampuan sendiri agar tidak rentan terhadap guncangan pasokan dari luar negeri. Proyek PLTS berskala besar digambarkan sebagai tonggak utama menuju swasembada, didukung sumber daya dalam negeri yang sudah tersedia.

Pesan tegas soal stop impor energi

Dalam paparannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyatakan Indonesia tidak boleh lagi mengimpor satu barel minyak pun. Ia melanjutkan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun tidak boleh diimpor lagi. Target itu dikaitkan dengan optimisme terhadap kapasitas energi terbarukan dan sumber fosil dalam negeri.

Menurut Presiden, kombinasi PLTS 100 gigawatt, potensi geotermal, ladang gas yang telah ditemukan, serta peningkatan lifting minyak menjadi fondasi agar ketergantungan impor berakhir. Ia menilai langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang tidak selalu menentu.

PLTS 100 GWp sebagai motor swasembada

Program PLTS 100 GWp diluncurkan sebagai inisiatif strategis pemerintah. Prabowo menjelaskan bahwa dengan kapasitas sebesar itu, Indonesia berpeluang menjadi bangsa yang benar-benar mandiri di sektor energi. Ia menambahkan, bangsa yang kuat secara energi tidak perlu takut menghadapi perkembangan di belahan dunia mana pun.

Pemerintah mematok realisasi proyek dalam kurun tiga tahun. Prabowo meminta seluruh pihak membuktikan capaian dengan kerja nyata, bukan hanya wacana. Ia bahkan membuka kemungkinan swasembada tercapai lebih cepat dari tiga tahun jika seluruh unsur bergerak maksimal.

Sumber energi dalam negeri yang diandalkan

Selain surya, Prabowo menyinggung geotermal sebagai aset strategis. Ladang-ladang gas yang sudah ditemukan juga disebut sebagai penopang pasokan. Di sisi lain, lifting minyak diminta terus ditingkatkan agar produksi domestik mampu menutup kebutuhan tanpa mendatangkan pasokan dari luar.
- Percepatan pembangunan PLTS berskala nasional
- Pemanfaatan potensi geotermal yang dimiliki Indonesia
- Pengembangan ladang gas yang telah ditemukan
- Peningkatan lifting minyak secara berkelanjutan
Pendekatan berlapis itu diharapkan mempercepat penghentian impor LPG dan minyak. Bagi wilayah seperti Sumatera Utara, kepastian pasokan energi nasional berpengaruh langsung pada harga dan ketersediaan di tingkat rumah tangga maupun usaha kecil.

Target tiga tahun dan komitmen kerja nyata

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah kini berbicara dengan bukti. Ia mengajak semua unsur terkait berkumpul kembali dalam tiga tahun untuk menilai hasil. Optimisme tetap tinggi bahwa swasembada energi bisa lebih cepat jika kolaborasi berjalan solid.

Ia menutup penekanan dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari peluncuran. Momen itu disebut sebagai hari penting bagi arah kebijakan energi nasional ke depan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menempatkan kemandirian energi sebagai prioritas. Penghentian impor minyak dan LPG digambarkan sebagai tujuan yang harus dicapai sesegera mungkin, dengan PLTS 100 GWp sebagai penggerak utama bersama sumber daya dalam negeri lainnya. Publik di Medan dan daerah lain di Sumut dapat memantau tindak lanjut kebijakan ini karena berdampak pada ketahanan energi sehari-hari.

Sumber: Liputan6.

Tag: Prabowo Subianto, impor LPG, swasembada energi, PLTS 100 GWp, minyak bumi, energi nasional, kemandirian energi
August 25, 2026