Penanganan karhutla Kalsel kembali menjadi perhatian nasional setelah Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat meninjau langsung lokasi di Banjarbaru. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu asap lintas wilayah ini relevan dipantau karena dampak kabut bisa merembet ke kawasan lain jika cuaca tidak mendukung.
Dalam kunjungan yang dilakukan Senin, 24 Agustus 2026, Jumhur menekankan bahwa seluruh sumber daya harus bergerak serentak. Pemerintah pusat, pemda, kementerian terkait, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat diminta berada dalam satu komando agar titik api tidak meluas.
Pemadaman total jadi langkah pertama di lapangan
Prioritas yang paling mendesak menurut menteri adalah memadamkan seluruh titik api yang masih aktif. Operasi teknis di lapangan digelar secara masif supaya eskalasi kebakaran bisa diredam sebelum musim kemarau memperparah kondisi lahan gambut dan hutan.
Selain instrumen teknis, Jumhur juga menyampaikan dukungan moral. Ia mengajak semua pihak terus berikhtiar dan memohon agar periode kekeringan segera berakhir sehingga tekanan terhadap lahan menurun.
Kesehatan masyarakat dilindungi dari paparan asap
Seiring operasi pemadaman, perlindungan warga dari asap ditempatkan sebagai prioritas setara. Pemerintah tidak ingin masyarakat terdampak serius pada saluran pernapasan maupun aktivitas harian akibat kabut tebal.
Mitigasi kesehatan dijalankan bersama Kementerian Kesehatan, puskesmas, dan fasilitas pelayanan setempat. Sinergi itu diharapkan mempercepat deteksi keluhan serta memastikan layanan tetap siap saat kualitas udara memburuk.
Penegakan hukum menyasar individu dan korporasi
Praktik pembukaan lahan dengan membakar dinyatakan tidak bisa ditoleransi. Polri melalui sembilan Polda di Indonesia telah menetapkan sekitar 72 orang sebagai tersangka terkait pembakaran lahan.
KLH/BPLH juga memperdalam investigasi terhadap korporasi yang area konsesinya terbakar. Sanksi yang disiapkan mencakup tindakan administratif, gugatan perdata, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.
- Koordinasi lintas lembaga dipantau langsung di lokasi
- Larangan keras terhadap pembakaran lahan baru
- Evaluasi progres berbasis data empiris lapangan
Luas lahan terbakar jauh di bawah angka 2023
Data BNPB yang dipaparkan Jumhur menunjukkan kontras mencolok. Pada 2023, lahan terbakar di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 190.000 hektare. Hingga periode tinjauan ini, luasnya berada di kisaran 8.000 hektare.
Pemerintah berharap angka tersebut tidak naik mendekati rekor lama. Perbandingan itu dinilai mencerminkan hasil mitigasi pra-bencana, meski kewaspadaan tetap dijaga sampai ancaman api benar-benar reda.
Jumhur menegaskan kehadirannya di Kalsel merupakan amanat Presiden untuk memastikan koordinasi lapangan berjalan efektif. Rangkaian langkah ini, kata dia, terus dievaluasi agar penanganan karhutla tidak hanya reaktif, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan berulang.
Bagi warga Medan yang kerap memantau isu kualitas udara regional, perkembangan di Kalimantan Selatan menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan bersama. Kolaborasi antarwilayah dan disiplin di tingkat tapak tetap menjadi kunci menekan risiko asap di musim kemarau.
Sumber: Liputan6.