Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap perkembangan terbaru terkait pelajar bela negara yang dikirim ke Bogor setelah aksi demonstrasi akhir Agustus. Dari 29 pelajar di bawah umur asal Jakarta yang terjaring Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya, sebanyak 27 orang mengikuti rangkaian pembekalan. Informasi ini relevan dipantau pembaca di Medan dan Sumatera Utara karena menyangkut pola pembinaan remaja pasca unjuk rasa di ibu kota.
Kegiatan berlangsung 5–14 September 2026 di kawasan Standby Force TNI, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dasar keikutsertaan siswa dituangkan dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-26012/PK.01.03 tertanggal 3 September 2026. Program digelar lewat kerja sama Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya.
Asal peserta dan jumlah yang berangkat
Pramono menegaskan Pemprov DKI turut mengirimkan pelajar ke lokasi pembekalan. Selain Jakarta, peserta juga datang dari wilayah sekitar, antara lain Tangerang, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, dan Depok. Ia menyebut angka awal keberangkatan dari Jakarta mencapai 29 orang, namun yang benar-benar mengikuti program berjumlah 27.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur di Jakarta Selatan pada Kamis, 10 September 2026. Ia menekankan bahwa inti kegiatan adalah pelatihan bela negara, bukan semata penempatan di lingkungan militer tanpa arah pembinaan.
Alasan program dinilai positif
Menurut Pramono, pembekalan ini bermanfaat agar pelajar lebih menghargai dan menyayangi negaranya. Ia menilai kolaborasi Kemenhan dan Polda Metro Jaya memberi ruang pembentukan sikap kebangsaan setelah peristiwa unjuk rasa 27 Agustus 2026 yang melibatkan sejumlah siswa di bawah umur.
Ia menambahkan, rincian materi dan teknis pelaksanaan sepenuhnya berada pada instansi penyelenggara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjalankan program tersebut secara mandiri dari hulu ke hilir.
Lokasi dan rentang waktu kegiatan
Seluruh rangkaian digelar di fasilitas Standby Force TNI di Citeureup selama sepuluh hari, mulai 5 hingga 14 September 2026. Surat dinas pendidikan DKI menjadi rujukan administratif bagi sekolah dan orang tua terkait izin serta status keikutsertaan siswa.
Bagi publik di luar Jabodetabek, termasuk warga Medan, pola koordinasi antara kepolisian, kementerian, dan dinas pendidikan ini menjadi contoh penanganan anak yang terjaring dalam aksi massa: fokus pada pembinaan, bukan sekadar penindakan formal.
Tanggung jawab lintas instansi
Pramono menggarisbawahi bahwa narasi utama program adalah bela negara. Polda Metro Jaya dan Kementerian Pertahanan memegang kendali substansi pelatihan, sementara Pemprov DKI berperan mengirimkan peserta yang telah terdata. Transparansi jumlah—29 diberangkatkan, 27 mengikuti—disampaikan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi.
- Demo terkait: 27 Agustus 2026 di Jakarta
- Penyelenggara: Kemenhan dan Polda Metro Jaya
- Durasi: 5–14 September 2026 di Citeureup, Bogor
- Peserta Jakarta: 27 dari 29 pelajar
Dengan penjelasan Gubernur tersebut, posisi 27 pelajar yang tengah menjalani pembekalan menjadi lebih jelas bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemantauan lanjutan tetap pada instansi yang menyelenggarakan kegiatan hingga program berakhir pertengahan September 2026.
Sumber: Liputan6.