Penguatan modal inti asuransi yang memasarkan produk unit link tengah disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perbaikan kerangka permodalan industri. Langkah ini menyasar Perusahaan Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) agar kapasitas keuangan, tata kelola, dan perlindungan dana pemegang polis meningkat. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, perkembangan ini relevan karena produk unit link masih banyak ditawarkan di pasar ritel setempat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) PAYDI memuat peningkatan modal inti secara bertahap. Basis perhitungan permodalan juga diarahkan berubah dari modal sendiri menjadi modal inti. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 8 September 2026.
Arah kebijakan penguatan PAYDI
Menurut Ogi, penguatan ketentuan PAYDI bertujuan memastikan produk hanya dipasarkan oleh perusahaan yang memiliki kapasitas permodalan memadai. Selain itu, tata kelola, manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia harus memenuhi standar yang lebih ketat. Pendekatan ini dinilai penting agar industri tidak hanya mengejar pertumbuhan premi, tetapi juga menjaga fundamental jangka panjang.
Unit link menggabungkan manfaat proteksi asuransi dengan instrumen investasi. Karakteristik itu membuat risikonya lebih kompleks dibanding asuransi konvensional. Karena itu, OJK menekankan bahwa perusahaan penerbit harus memiliki fondasi operasional yang kuat sebelum terus memperluas pemasaran produk sejenis.
Perubahan basis permodalan dan modal inti
Dalam kerangka RPOJK PAYDI yang sedang dimatangkan, penambahan modal inti dirancang berjalan bertahap. Perubahan basis perhitungan ke modal inti menjadi elemen penting penyempurnaan aturan. Tujuannya adalah memperkuat daya tahan keuangan perusahaan saat menghadapi fluktuasi nilai investasi dan klaim pemegang polis.
Dengan modal inti yang lebih solid, perusahaan diharapkan lebih mampu menanggung risiko investasi yang melekat pada subdana unit link. Langkah ini juga memberi ruang bagi pengawas untuk menilai kesehatan perusahaan secara lebih akurat, bukan hanya dari angka modal formal yang mudah terlihat di laporan.
Cegah mis-selling lewat nama produk dan transparansi
OJK turut memperketat standardisasi penamaan produk unit link. Langkah tersebut dimaksudkan agar calon nasabah tidak keliru memahami sifat produk hanya dari label pemasaran. Transparansi strategi penempatan subdana investasi juga diperkuat agar informasi risiko dan alokasi dana lebih mudah dibaca publik.
Praktik penjualan yang menyesatkan atau mis-selling menjadi salah satu kekhawatiran yang ingin ditekan. Calon pemegang polis diharapkan memahami karakteristik, manfaat, dan risiko sebelum memutuskan membeli. Kejelasan dokumen penawaran dan penjelasan agen menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen di sektor asuransi.
- Standardisasi nama produk agar tidak membingungkan
- Transparansi strategi subdana investasi
- Penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi perusahaan
Implikasi bagi nasabah dan industri di daerah
Bagi nasabah di Medan dan wilayah Sumut lainnya, aturan yang lebih ketat berpotensi mendorong perusahaan menjelaskan risiko unit link secara lebih jernih. Masyarakat yang mempertimbangkan produk ini disarankan menelaah profil risiko pribadi, biaya, serta kinerja subdana sebelum berkomitmen jangka panjang. Keputusan berasuransi sebaiknya tidak semata mengikuti imbauan imbal hasil.
Dari sisi industri, perusahaan yang ingin tetap aktif di segmen PAYDI perlu menyiapkan permodalan, tata kelola, dan infrastruktur pendukung. Penyesuaian bertahap memberi waktu adaptasi, tetapi arah kebijakan sudah jelas: hanya pemain yang siap secara fundamental yang diharapkan terus memasarkan produk berisiko kompleks ini.
Secara keseluruhan, inisiatif OJK menempatkan perlindungan pemegang polis sebagai poros utama. Penguatan modal inti, perbaikan tata kelola, dan penertiban praktik pemasaran menjadi paket kebijakan yang saling terkait. Pemantauan lanjutan terhadap finalisasi RPOJK PAYDI akan menentukan detail teknis yang wajib dipatuhi pelaku industri ke depan.
Sumber: Sindo News.
