Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran inklusi keuangan Sulut sebesar 95,11 persen pada 2030. Pengumuman itu disampaikan di Manado dan menjadi acuan kerja bersama lembaga jasa keuangan, termasuk bagi pembaca di Medan yang memantau perkembangan akses keuangan daerah di kawasan timur Indonesia.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Reza Alexandro Wenas Dotulung, menegaskan target tersebut hanya realistis jika pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, serta lembaga jasa keuangan nonbank bergerak dalam satu arah. Sinergi program dinilai lebih menentukan daripada sekadar penambahan produk di kota besar.
Fokus pada kelompok yang masih sulit dijangkau
Upaya percepatan diarahkan ke wilayah dan segmen yang selama ini tertinggal dalam akses formal. Masyarakat perdesaan dan pesisir menjadi prioritas utama, disusul pelaku UMKM potensial, pelajar, serta perempuan. Pendekatan ini dipilih agar kenaikan indeks tidak hanya tercermin di pusat kota.
Dengan membidik kelompok tersebut, Pemprov Sulut berharap rekening, pembayaran digital, dan pembiayaan resmi merata hingga ke komunitas yang jarang tersentuh cabang bank konvensional. Pola serupa sering menjadi rujukan daerah lain di Sumatra, termasuk Sumatera Utara, meski konteks geografis Sulut berbeda.
Rekening pelajar dan digitalisasi pasar
Salah satu instrumen akselerasi adalah perluasan Program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar. Implementasinya merujuk Surat Edaran Gubernur dan menyasar jenjang sekolah dasar hingga menengah atas agar literasi serta kepemilikan rekening dimulai sejak dini.
Di sisi transaksi, ekosistem digital diperkuat lewat perluasan program Pasar Siap QRIS. Adopsi fintech lending berizin juga didorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pembiayaan lebih cepat tanpa meninggalkan jalur legal yang diawasi otoritas.
Bantuan sosial dan edukasi nonbank
Strategi lain menautkan perlindungan sosial dengan sistem keuangan formal. Penyaluran bantuan sosial daerah diintegrasikan melalui akun perbankan dan kepesertaan BPJS resmi, sehingga penerima manfaat terhubung ke layanan yang dapat dilacak dan diawasi.
Edukasi tidak berhenti di produk bank. Kolaborasi dengan Pegadaian diperkuat, Lembaga Keuangan Mikro desa dioptimalkan, dan literasi instrumen pasar modal digiatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat mengenal alternatif simpanan, gadai, mikrofinance, hingga investasi sesuai profil risiko.
- Perluasan Kejar di sekolah dasar hingga menengah atas
- Pasar Siap QRIS dan fintech lending resmi untuk UMKM
- Bantuan sosial daerah melalui rekening bank dan BPJS
- Sinergi Pegadaian, LKM desa, serta literasi pasar modal
Capaian terkini dan optimisme OJK
Kepala OJK Sulutgo, Robert Sianipar, menilai pijakan daerah sudah relatif kuat. Merujuk Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dirilis OJK bersama BPS, indeks literasi keuangan Sulut tercatat 69,98 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di 94,37 persen.
Angka inklusi yang sudah tinggi membuat jarak menuju 95,11 persen pada 2030 tampak sempit, namun tetap menuntut konsistensi di desa dan pesisir. OJK menyampaikan keyakinan bahwa target Pemprov dapat diraih bila kolaborasi lintas lembaga berjalan tanpa jeda.
Bagi publik Medan dan Sumatera Utara, perkembangan Sulut menjadi contoh bagaimana target kuantitatif dikaitkan dengan program konkret: rekening pelajar, QRIS pasar, penyaluran bansos berrekening, serta edukasi nonbank. Model pengukuran dan sinergi semacam itu relevan dipantau sebagai pembanding kebijakan keuangan inklusif antarprovinsi.
Keberhasilan akhir tetap bergantung pada eksekusi di lapangan, kualitas literasi, dan perlindungan konsumen. Dengan peta jalan hingga 2030, Sulut menempatkan inklusi keuangan sebagai agenda pembangunan ekonomi yang terukur, bukan sekadar slogan tahunan.
Sumber: Republika.