Tag: Jakarta Barat

Persoalan akses harian warga di Gang Perkutut, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, kembali menjadi sorotan publik. Selama kurang lebih dua tahun, penyeberangan menuju kawasan sekitar hanya mengandalkan jembatan bambu Tegal Alur yang dibangun secara swadaya setelah jembatan beton dibongkar. Bagi pembaca di Sumatera Utara, kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga akses dasar warga saat proyek infrastruktur jalan.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Gias Kumari Putra, mendesak perbaikan segera. Ia menegaskan mobilitas warga menuju pasar dan wilayah permukiman lain sempat terganggu karena kondisi penyeberangan yang kurang layak di atas Kali Semongol.

Latar belakang pembongkaran jembatan beton

Jembatan beton sebelumnya dibongkar agar kendaraan alat berat bisa masuk mendukung pekerjaan normalisasi saluran. Proyek itu dinilai penting untuk pengendalian banjir dan perbaikan lingkungan. Namun, hingga keterangan disampaikan, jembatan penghubung belum dibangun kembali.

Akibat kekosongan akses resmi, warga merakit jembatan bambu. Struktur sementara itu menjadi satu-satunya jalur menyeberang. Gias menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa solusi yang lebih aman.

Desakan solusi sementara yang lebih aman

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026, Gias menekankan Pemprov DKI Jakarta tidak perlu menunggu jembatan permanen selesai. Pemerintah dan pelaksana proyek diminta lebih dulu menyediakan jembatan sementara yang layak dipakai masyarakat sehari-hari.

“Warga akhirnya menggunakan jembatan yang kurang layak. Karena itu, kami mendorong agar segera ada solusi yang lebih aman dan layak bagi masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyebut sudah berkomunikasi dengan pihak Sumber Daya Air (SDA) dan Adhi Karya agar ada langkah yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat.

Proyek normalisasi tetap harus berpihak pada warga

Normalisasi saluran memang krusial untuk mengurangi risiko genangan. Meski demikian, Gias mengingatkan pelaksanaan di lapangan wajib mempertimbangkan akses dasar warga yang terdampak langsung. Tanpa jalur penyeberangan yang memadai, aktivitas ekonomi kecil dan mobilitas keluarga di sekitar Gang Perkutut ikut terhambat.

Ia menargetkan dalam kisaran satu bulan sudah ada langkah konkret, minimal berupa jembatan sementara yang lebih baik. Prioritas utamanya sederhana: warga bisa menyeberang dengan rasa aman tanpa bergantung pada konstruksi bambu swadaya yang rentan.

• Jembatan beton dibongkar untuk akses alat berat normalisasi saluran
• Warga memakai jembatan bambu swadaya selama sekitar dua tahun
• DPRD mendorong jembatan sementara layak sebelum konstruksi permanen
• Koordinasi telah dilakukan dengan SDA dan Adhi Karya

Makna isu akses publik bagi daerah lain

Bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara, berita dari Tegal Alur menjadi cerminan bahwa proyek drainase atau normalisasi harus dirancang beriringan dengan jaminan akses sementara. Ketika jalur penghubung putus tanpa pengganti yang memadai, beban langsung jatuh ke warga, termasuk anak sekolah dan pedagang kecil.

Pengawasan legislatif seperti yang dilakukan anggota Komisi C DPRD DKI diharapkan mendorong eksekutif bergerak cepat. Transparansi jadwal perbaikan dan standar keamanan jembatan sementara menjadi kunci agar kepercayaan publik tidak terkikis.

Penyelesaian persoalan di Gang Perkutut akan diukur dari tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar pernyataan. Jika jembatan sementara yang lebih aman segera terwujud, mobilitas warga Tegal Alur dapat pulih sementara menunggu konstruksi permanen. Sebaliknya, penundaan hanya memperpanjang risiko harian di atas Kali Semongol.

Pemerintah daerah di berbagai kota, termasuk di Sumut, dapat mengambil pelajaran serupa: setiap pembongkaran infrastruktur publik perlu disertai rencana pengganti jangka pendek yang jelas, terukur, dan dikomunikasikan kepada warga terdampak.

Sumber: Liputan6.

Tag: Tegal Alur, jembatan bambu, DPRD DKI, Kali Semongol, Gang Perkutut, normalisasi saluran, Jakarta Barat, akses warga