Pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia kembali menjadi sorotan nasional setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa aliran dana sosial keagamaan itu masih tersebar di banyak lembaga. Di hadapan forum ekonomi di Jakarta, ia menyebut potensi tahunan sekitar Rp 343 triliun sebagai ruang besar yang belum dimanfaatkan secara utuh. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena kekuatan filantropi Islam di daerah juga bergantung pada tata kelola yang lebih terkoordinasi di tingkat nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Sumbangan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Konvensional pada Selasa, 8 September 2026. Airlangga menilai tantangan utama bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada fragmentasi penyaluran dan pembiayaan yang menyulitkan optimalisasi dampak sosial.
Dana sosial Islam masih tersebar di banyak lembaga
Menurut Airlangga, pembiayaan terkait wakaf, zakat, dan infak saat ini berada di berbagai institusi tanpa pola koordinasi yang memadai. Kondisi itu membuat dana umat sulit dipetakan, digabungkan, apalagi diarahkan ke program pemberdayaan yang berskala lebih luas. Ia menekankan perlunya penyatuan atau setidaknya koordinasi agar manfaatnya terasa lebih sistematis.
Pemerintah, ujarnya, juga mendorong sertifikasi halal bersamaan dengan penguatan instrumen keuangan sosial Islam. Langkah itu diposisikan sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang tidak hanya bertumpu pada perbankan dan industri, tetapi juga pada dana sosial untuk perluasan inklusi ekonomi masyarakat.
Potensi Rp 343 triliun dan arti konsolidasi
Angka potensi dana ZISWAF sekitar Rp 343 triliun per tahun menjadi penekanan berulang dalam paparan Airlangga. Ia mengaitkan besarnya angka itu dengan peluang penguatan keuangan sosial jika pengelolaan dapat dikonsolidasikan. Tanpa konsolidasi, potensi tetap tinggi di atas kertas namun lemah dalam eksekusi lapangan.
Airlangga merujuk pula pada pandangan Menteri Agama yang menilai peluang serupa: bila sumber dana umat tersusun rapi, manfaatnya bagi masyarakat akan jauh lebih terukur. Penguatan ini dinilai sejalan dengan upaya memperluas akses ekonomi, khususnya bagi kelompok yang selama ini lebih banyak menjadi penerima manfaat program sosial keagamaan.
Sorotan Menteri Agama soal fidyah hingga aqiqah
Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti sejumlah kanal dana umat yang belum dikelola maksimal. Ia mencontohkan potensi fidyah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 triliun setiap tahun. Di luar itu, ia menghitung aliran ekonomi dari kurban, dam, kaffarah, hingga aqiqah yang secara kumulatif juga berada pada kisaran triliunan rupiah.
Nasaruddin menegaskan bahwa sumber-sumber tersebut selama ini kurang mendapat perhatian tata kelola yang memadai. Padahal, bila dicatat dan diarahkan dengan baik, dana itu dapat menjadi penopang program sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan, melengkapi zakat dan wakaf yang sudah lebih dikenal publik.
- Zakat, infak, sedekah, dan wakaf tersebar di banyak lembaga
- Potensi ZISWAF diperkirakan sekitar Rp 343 triliun per tahun
- Potensi fidyah sekitar Rp 3 triliun per tahun
- Kurban, dam, kaffarah, dan aqiqah diestimasi bernilai triliunan rupiah
Implikasi bagi penguatan ekonomi syariah di daerah
Meski forum digelar di Jakarta, arah kebijakan konsolidasi dana sosial Islam berimplikasi ke provinsi dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Sumatera Utara. Koordinasi kelembagaan yang lebih rapi di pusat dapat membantu lembaga pengelola di daerah menyelaraskan penyaluran, pelaporan, dan sasaran penerima manfaat tanpa menghilangkan peran lokal.
Airlangga menempatkan optimalisasi dana umat sebagai pelengkap strategi pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan. Artinya, pengembangan tidak berhenti pada produk keuangan formal, melainkan mencakup instrumen sosial yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Dengan potensi yang sudah teridentifikasi secara resmi, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan wacana koordinasi menjadi mekanisme kerja antarlembaga yang jelas. Kejelasan itu dibutuhkan agar angka ratusan triliun tidak hanya menjadi perkiraan, tetapi benar-benar bergerak menjadi program yang terukur dan akuntabel hingga ke tingkat komunitas, termasuk di kota-kota seperti Medan.
Sumber: Republika.