Kasus Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik nasional, termasuk pembaca di Medan dan Sumatera Utara yang menaruh perhatian pada kinerja penegak hukum. Kejaksaan Agung terus mengusut berbagai perkara dugaan korupsi yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tersebut. Proses ini dipandang sebagai ujian serius bagi Korps Adhyaksa untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi dijalankan secara objektif.
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penuntut umum sangat bergantung pada cara penanganan perkara yang menyentuh internal kejaksaan sendiri. Ketika nama pejabat tinggi pernah menjabat muncul dalam radar penyidikan, standar kehati-hatian, transparansi, dan kesetaraan di hadapan hukum menjadi tolok ukur utama. Warga daerah pun menilai konsistensi itu dari hasil nyata, bukan sekadar pernyataan formal.
Mengapa Perkara Ini Menjadi Ujian Marwah Lembaga
Marwah kejaksaan ditentukan oleh kemampuan menjaga jarak antara kepentingan internal dan tugas penegakan hukum. Pengusutan terhadap eks Jampidsus menuntut ketegasan agar tidak muncul kesan perlakuan istimewa. Publik menginginkan penjelasan proses yang jelas tanpa mengorbankan asas praduga tidak bersalah, namun juga tanpa keraguan soal keberanian lembaga mengoreksi oknum di lingkungannya.
Bagi pembaca di Sumut, isu ini relevan karena kualitas penuntutan di tingkat pusat memengaruhi citra keseluruhan aparat adhyaksa di daerah. Jika pusat dinilai tegas dan adil, legitimasi kejaksaan di wilayah pun lebih mudah dijaga. Sebaliknya, keraguan di level nasional mudah merembet ke persepsi layanan hukum sehari-hari.
Tuntutan Objektivitas dan Larangan Tebang Pilih
Korps Adhyaksa diharapkan menjalankan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Prinsip itu menegaskan bahwa status mantan pejabat tinggi tidak boleh menjadi perisai maupun beban berlebih. Setiap langkah penyidikan dan penuntutan perlu bertumpu pada alat bukti serta prosedur yang sama sebagaimana diterapkan pada perkara lain.
Objektivitas juga berarti menolak tekanan dari mana pun, baik yang mendorong percepatan semu maupun yang ingin memperlambat. Transparansi terbatas yang tetap menghormati kerahasiaan penyidikan menjadi jalan tengah agar masyarakat memahami bahwa proses berjalan, tanpa membuka data yang justru merugikan kepentingan hukum.
Transparansi sebagai Modal Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik tidak dibangun semalam. Ia tumbuh dari pola komunikasi resmi yang konsisten, update berkala yang proporsional, dan penegasan bahwa tidak ada zona kebal hukum di internal kejaksaan. Dalam konteks pengusutan perkara yang melibatkan eks Jampidsus, sinyal transparansi itu sangat dinantikan luas, termasuk oleh warga Medan yang aktif mengikuti berita hukum nasional.
Lembaga penuntut umum memiliki sejarah panjang sebagai garda pemberantasan korupsi. Prestasi itu hanya bertahan jika setiap kasus sensitif ditangani dengan standar yang sama. Kegagalan menjaga standar justru berisiko menggerus modal sosial yang sudah susah payah dikumpulkan selama ini.
Implikasi bagi Citra Penegakan Hukum di Daerah
Meski berkas perkara berpusat di Kejaksaan Agung, gema isu ini sampai ke ruang diskusi warga Sumut. Banyak pihak menilai kinerja jaksa daerah tak lepas dari keteladanan pusat. Ketika pusat dinilai mampu bersikap adil terhadap nama besar di tubuh sendiri, semangat penegakan hukum di tingkat lokal ikut terdorong.
Sebaliknya, jika muncul persepsi keraguan, pertanyaan publik akan mengarah pada seluruh rantai penuntutan. Karena itu, penyelesaian perkara dugaan korupsi terkait Febrie Adriansyah secara profesional menjadi kepentingan bersama, bukan semata urusan internal Jakarta.
Pada akhirnya, ujian marwah kejaksaan terletak pada hasil kerja yang dapat diverifikasi: proses berjalan, bukti diuji, dan putusan hukum dihormati. Masyarakat Medan dan Sumatera Utara menunggu kepastian bahwa pemberantasan korupsi tetap tegak, objektif, dan bebas dari selektivitas. Hanya dengan cara itu Korps Adhyaksa mempertahankan wibawa di mata publik.
Sumber: Okezone.
