Kasus dugaan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis atau evaluasi program MBG kembali mencuat dan memicu perhatian serius di tingkat nasional. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya merespons setelah kejadian, melainkan menata ulang sistem pengawasan dari dapur hingga pejabat yang bertanggung jawab di lapangan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (4/9/2026), dan relevan bagi daerah penerima manfaat, termasuk Sumatera Utara dan Medan, yang turut bergantung pada kelancaran program ini.
Program MBG digagas untuk menjamin asupan gizi anak dan kelompok sasaran. Namun, berulangnya laporan dugaan keracunan menimbulkan pertanyaan publik soal standar kebersihan, rantai pasok, serta pengawasan harian. Tamsil menekankan agar koreksi tidak berhenti pada penanganan korban atau pernyataan formal semata.
Rapat dengar pendapat untuk mengurai akar masalah
DPD RI akan memanggil BGN dalam Rapat Dengar Pendapat. Forum itu diharapkan membuka data soal apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana prosedur operasional dijalankan, dan di mana titik lemah pengawasan. Tamsil menilai kejadian serupa tidak boleh menjadi pola yang berulang setiap musim pelaksanaan.
Melalui RDP, lembaga perwakilan daerah ingin memastikan langkah BGN bersifat preventif. Artinya, perbaikan harus menyentuh desain pengawasan, bukan sekadar reaksi setelah laporan masuk ke media atau rumah sakit.
Pengawasan hingga tingkat SPPG jadi sorotan
Menurut Tamsil, evaluasi program MBG wajib mencakup rantai pengawasan secara utuh. Objeknya bukan hanya mitra dapur, melainkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta pejabat yang memimpin unit tersebut. Kepala SPPG disebut memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak BGN di tingkat operasional harian.
Tanggung jawab kepala SPPG meliputi manajemen dapur, kepatuhan standar, dan kontrol proses sebelum makanan disalurkan. Karena itu, bila ada dugaan kelalaian, penilaian tidak boleh digeneralisasi ke seluruh mitra tanpa melihat kinerja individu yang diberi mandat mengelola SPPG.
Jangan hanya bebankan kesalahan ke mitra dapur
Tamsil mengingatkan agar beban kesalahan tidak serta-merta dilimpahkan ke pihak dapur secara kolektif. BGN perlu menelaah apakah orang yang ditunjuk menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan membuka ruang perbaikan kelembagaan yang terukur.
Dengan memetakan peran tiap titik, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi, instansi terkait dapat menutup celah yang selama ini memicu keluhan masyarakat. Transparansi hasil evaluasi juga penting agar kepercayaan publik terhadap program gizi nasional tidak terkikis.
Implikasi bagi daerah penerima, termasuk Sumut
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, kejelasan sistem pengawasan MBG menyangkut rasa aman keluarga penerima manfaat. Program nasional ini berjalan di banyak wilayah; karena itu, standar yang longgar di satu titik berpotensi mereduksi manfaat gizi yang diharapkan. Desakan DPD agar BGN berbenah menjadi sinyal bahwa kontrol politik terhadap layanan dasar terus berjalan.
- Evaluasi mencakup dapur, prosedur, dan rantai pengawasan.
- Kepala SPPG dinilai sebagai ujung tombak operasional BGN.
- DPD akan gunakan RDP untuk menuntut penjelasan dan langkah korektif.
Ke depan, keberhasilan MBG akan diukur dari konsistensi mutu dan ketegasan sanksi bila ada penyimpangan. Tanpa perbaikan sistemik, risiko berulangnya insiden tetap mengintai. Publik menanti BGN menjawab desakan DPD dengan data terbuka dan perubahan prosedur yang dapat diverifikasi di lapangan.
Sumber: Sindo News.