Penanganan aksi massa di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026 menjadi sorotan publik, termasuk bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara yang mengikuti dinamika keamanan nasional. Fokus utama bukan hanya soal ada-tidaknya gesekan di lapangan, melainkan kemampuan Polri menahan eskalasi demo DPR agar tidak merembet menjadi kekacauan lebih luas. Penilaian itu disampaikan peneliti kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Gian Kasogi, dalam diskusi di Jakarta.
Forum bertajuk “Menjaga Demokrasi, Mencegah Kerusuhan: Respons Publik terhadap Penanganan Aksi 27 Agustus 2026” digelar Indonesia Sadar Politik (ISP) di Jakarta Pusat, Senin, 31 Agustus 2026. Gian menekankan, keberhasilan pengamanan tidak cukup diukur dari nol insiden. Yang lebih krusial adalah respons negara ketika situasi mulai memanas.
Kerusuhan Terjadi, Namun Tidak Melebar
Menurut Gian, sejumlah laporan menyebut adanya perusakan fasilitas umum, pembakaran pagar Gedung DPR/MPR, serta kericuhan di beberapa titik setelah rangkaian aksi. Polisi kemudian mengamankan 322 orang untuk pemeriksaan, terdiri 162 orang dewasa dan 160 anak atau remaja. Ia menegaskan, kurang tepat jika mengatakan kerusuhan sama sekali tidak terjadi.
“Kerusuhan memang terjadi. Tetapi yang perlu dilihat adalah apakah kerusuhan itu kemudian berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas dan tidak terkendali,” ujarnya. Bagi aparat, ukuran kinerja justru terletak pada kemampuan mengendalikan eskalasi ketika situasi berubah dan memastikan gangguan keamanan tidak berubah menjadi kekacauan besar.
Dua Fungsi Polri di Tengah Aksi Massa
Gian menyoroti tantangan Polri di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo: memberi ruang aspirasi sekaligus menjaga keselamatan warga dan ketertiban umum. Kedua fungsi itu harus berjalan beriringan pada demonstrasi berskala besar. Persiapan pengamanan sebelum hari-H dinilai menentukan, termasuk pemetaan titik konsentrasi massa oleh Polda Metro Jaya.
Koordinasi lintas institusi menjadi faktor penting. TNI sebelumnya menyatakan siap memberi perkuatan jika diminta Polri, dengan catatan pengamanan demonstrasi tetap menjadi tugas utama kepolisian. Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan dukungan diberikan atas permintaan Polri, bukan menggantikan peran pengamanan utama.
Indikator Kendali Situasi yang Perlu Dievaluasi
Dalam pandangan Gian, indikator utama bukan absennya gesekan sama sekali, melainkan kecepatan dan ketepatan negara menahan laju eskalasi. Pendekatan ini relevan bagi daerah, termasuk Medan, yang kerap menyaksikan aksi serupa di tingkat lokal: ruang demokrasi tetap dibuka, tetapi risiko perusakan fasilitas umum harus dicegah sejak dini melalui koordinasi dan kesiapan personel.
Evaluasi pasca-aksi dinilai perlu agar standar penanganan semakin jelas. Mulai dari komunikasi publik, penempatan personel di titik rawan, hingga mekanisme pemeriksaan terhadap orang yang diamankan—termasuk kategori anak dan remaja—semuanya pantas ditinjau agar praktik di lapangan makin terukur.
Pelajaran untuk Pengamanan Aksi ke Depan
Diskusi ISP menggarisbawahi bahwa demonstrasi besar menuntut kesiapan berlapis: intelijen lapangan, pengaturan arus massa, serta kerja sama antarlembaga. Tanpa itu, gesekan kecil mudah berubah menjadi gangguan yang sulit dikendalikan. Sebaliknya, kendali eskalasi yang efektif menjaga agar aspirasi tetap tersampaikan tanpa mengorbankan ketertiban.
Bagi publik di Sumut, berita penanganan aksi di ibu kota menjadi rujukan cara negara menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan keamanan. Gian mendorong agar capaian pengendalian situasi dilanjutkan dengan evaluasi terbuka, sehingga penanganan aksi berikutnya lebih siap, proporsional, dan akuntabel.
Ringkasnya, Polri dinilai berhasil menahan eskalasi pasca-aksi 27 Agustus meskipun kerusuhan sempat terjadi di beberapa lokasi. Langkah berikutnya adalah memperbaiki celah operasional lewat evaluasi menyeluruh, demi menjaga demokrasi tanpa membuka ruang kekacauan.
Sumber: Sindo News.
