Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya koalisi multipartai Prabowo dalam menata pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, isu ini relevan karena stabilitas kabinet nasional berdampak langsung pada kelancaran program daerah.
Prabowo menggambarkan skala Indonesia yang setara dengan sekitar 35 negara di benua Eropa. Ia menyebut Uni Eropa dan NATO saja sudah melibatkan lebih dari 27 negara, ditambah negara lain di kawasan itu. Sementara Indonesia tetap satu negara kesatuan dengan jumlah penduduk yang hampir menyentuh 300 juta jiwa—peringkat keempat terbesar di dunia.
Alasan ukuran wilayah dan penduduk
Menurut Presiden, luas wilayah dan padatnya penduduk membuat satu partai mustahil mengurus seluruh roda pemerintahan sendirian. Demokrasi menuntut kerja sama lintas partai agar kebijakan bisa dijalankan merata dari Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah Sumatera Utara.
Ia menekankan bahwa berkoalisi bukan sekadar formalitas politik, melainkan cara praktis memimpin dan memerintah negara yang sebentar lagi berpenduduk 300 juta orang. Tanpa tumpuan bersama, beban administrasi dan politik akan terlalu berat bagi satu kekuatan saja.
Delapan partai dinilai sudah efisien
Prabowo menilai komposisi pemerintahan saat ini, yang melibatkan delapan partai, sudah terbilang luar biasa efisien. Ia membandingkan situasi tersebut dengan sejumlah negara maju yang justru lebih ramai partai atau sering berganti pemimpin eksekutif.
Jepang, meski didominasi dua partai besar, dalam lima hingga enam tahun sempat berkali-kali mengganti perdana menteri. Di Inggris, dalam kurun lima tahun bisa terjadi tujuh hingga delapan pergantian perdana menteri. Pengalaman itu, kata dia, memperlihatkan betapa kestabilan politik tidak otomatis lahir hanya dari sedikitnya jumlah partai.
Stabilitas dan ketenangan pemerintahan
Koalisi dipandang krusial agar program pemerintah berjalan dalam suasana tenang. Prabowo menuturkan bahwa pemerintahan membutuhkan stabilitas agar tidak mudah diguncang gejolak internal yang menghambat kerja birokrasi dan pembangunan.
Dengan fondasi koalisi yang solid, Kepala Negara berharap fokus tetap tertuju pada pengurusan negara yang sangat besar, baik dari sisi geografi maupun demografi. Pesan itu juga menjadi pengingat bagi elite politik di daerah, termasuk di Medan, agar mendukung kesinambungan kebijakan pusat-daerah.
Pesan penutup di forum NU
Pernyataan tersebut disampaikan di forum keagamaan terbesar, Muktamar NU ke-35, yang digelar di Jombang. Momentum itu memperkuat sinyal bahwa dukungan lintas kekuatan politik dan sosial tetap diperlukan untuk menjaga arah pemerintahan.
Secara keseluruhan, Presiden menempatkan koalisi sebagai instrumen demokrasi yang realistis bagi negara sebesar Indonesia. Bukan untuk memperlemah satu partai, melainkan agar beban memimpin ratusan juta warga dapat ditanggung bersama secara terukur dan berkelanjutan.
Sumber: Liputan6.