Berita penembakan KKB Jayawijaya yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya kembali menyentak publik nasional, termasuk pembaca di Sumatera Utara. Peristiwa di Papua Pegunungan itu bukan sekadar angka korban, melainkan ironi pahit: petugas yang datang membawa program pangan justru menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Koordinator Nasional Kawan Indonesia, Arief Darmawan, menuntut lembaga dan aktivis hak asasi manusia agar tidak bungkam.
Insiden terjadi di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, pada Rabu, 9 September 2026. Ketiga korban tengah menjalankan tugas dinas ketika serangan dilancarkan. Mereka dikenal sebagai aparatur sipil yang melayani kebutuhan dasar warga, bukan pihak yang terlibat konflik bersenjata.
Kronologi singkat dan identitas korban
Menurut rangkaian keterangan yang beredar, dua pegawai meninggal di tempat kejadian. Satu korban sempat dievakuasi ke RSUD Wamena, namun nyawanya tidak tertolong. Identitas korban dilaporkan sebagai AR (49), Kepala Bidang Peternakan; AAM (35), dokter hewan; serta WB (24), pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya.
Ketiganya berada di lapangan dalam rangka program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Kehadiran mereka dimaksudkan membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan, bukan untuk berkonfrontasi dengan kelompok bersenjata mana pun.
Kecaman: kebiadaban yang tak bisa ditoleransi
Arief Darmawan menilai aksi tersebut sebagai kebiadaban yang tidak dapat ditoleransi. Ia menekankan bahwa para korban datang untuk melayani dan menjalankan program pemerintah. Pembunuhan terhadap petugas sipil yang sedang bertugas, kata dia, menoreh luka mendalam bagi rasa keadilan publik.
“Ini ironi yang sangat menyedihkan. Orang yang bekerja untuk menyediakan pangan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran kekerasan bersenjata,” ujar Arief pada Jumat, 11 September 2026. Pernyataan itu menyinggung sikap sejumlah lembaga yang biasanya vokal soal HAM, namun dinilai perlu lebih tegas menyikapi kasus ini.
Mengapa isu ini relevan bagi pembaca Medan
Bagi warga Medan dan Sumatera Utara, berita dari Jayawijaya tetap penting karena menyangkut keamanan aparatur negara dan keutuhan pelayanan publik di seluruh wilayah NKRI. Banyak keluarga Sumut memiliki kerabat atau rekan yang bertugas di daerah tertinggal dan kawasan rawan. Tragedi serupa mengingatkan bahwa perlindungan bagi pegawai sipil di lapangan adalah urusan bersama, bukan hanya urusan Papua.
Selain itu, isu ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian kerap menjadi perhatian daerah penghasil pertanian di Sumut. Ketika petugas pertanian di ujung negeri menjadi korban, pertanyaan soal jaminan keamanan program pembangunan ikut mengemuka di ruang diskusi publik.
Desakan agar lembaga HAM tidak diam
Inti seruan Arief jelas: aktivis dan lembaga HAM diminta tidak memilih-milih isu. Pembunuhan terhadap tiga pegawai dinas yang sedang melayani masyarakat harus dikutuk setegas pelanggaran lain. Diamnya pihak yang biasa bersuara, menurutnya, justru melemahkan prinsip perlindungan nyawa sipil.
- Korban adalah aparatur sipil on duty, bukan kombatan.
- Lokasi kejadian: Kampung Muliama, Distrik Muliama, Jayawijaya.
- Waktu kejadian: 9 September 2026; reaksi publik menguat 11 September 2026.
- Tuntutan utama: kecaman terbuka dan sikap tegas lembaga HAM.
Penegakan hukum terhadap pelaku Kelompok Kriminal Bersenjata tetap menjadi harapan publik. Di sisi lain, pengawalan terhadap petugas lapangan—dokter hewan, penyuluh, dan staf pertanian—perlu diperkuat agar program pelayanan dasar tidak dijalankan dalam bayang-bayang ancaman.
Tanggung jawab negara dan kewaspadaan bersama
Tragedi Muliama memperlihatkan rentannya petugas sipil di wilayah konflik. Negara dituntut hadir menjamin keamanan, sementara masyarakat sipil—termasuk di Medan—diharapkan terus menyuarakan empati berbasis fakta, tanpa mengaburkan batas antara kritik kebijakan dan pembenaran kekerasan.
Selama motif penyerangan terhadap pegawai yang membawa program pangan masih berulang, kepercayaan warga terhadap rasa aman di wilayah pegunungan akan terus tergerus. Suara penolakan terhadap kekerasan atas sipil harus nyaring, merata, dan konsisten.
Dengan mengingat ketiga korban yang gugur saat bertugas, publik berhak menagih investigasi tuntas sekaligus perlindungan nyata bagi rekan-rekan mereka yang masih bertugas di lapangan. Diam bukan pilihan ketika nyawa pelayan masyarakat direnggut secara keji.
Sumber: Sindo News.
Leave a Reply